Balinetizen.com, Jakarta
Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana menilai tantangan tugas Penjabat (PJ) Gubernur Bali tidak ringan. Persoalan stabilitas politik keamanan, ekonomi, pariwisata, lingkungan, hingga perubahan iklim (El Nino) adalah persoalan yang dihadapi masyarakat Bali, yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh seorang PJ Gubernur. Oleh karena itu, Ari mengajak seluruh tokoh masyarakat Bali dan masyarakat untuk mendukung PJ Gub Bali Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya dalam menjalankan tugasnya.
“Saya mengucapkan selamat bertugas untuk Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya. Saya mengajak para tokoh-tokoh dan seluruh masyarakat Bali untuk mendukung dan membantu PJ Gubenur dalam menjalankan tugasnya. Penetapan PJ Gubernur Bali telah melalui proses yg berjenjang, mulai dari usulan DPRD Bali, verifikasi Kemendagri dan diputuskan di sidang TPA yg dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujar Ari melalui siaran pers nya pascapenetapan PJ Gub Bali di Jakarta, Selasa (5/8/2023).
Ari menyampaikan, setidaknya ada lima tantangan yang akan dihadapi PJ Gub Bali. Pertama, PJ Gub Bali perlu memastikan situasi politik di Bali kondusif di tahun politik.
“Stabilitas politik dan keamanan adalah kunci bagi terjaganya pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang sensitif dengan isu keamanan,” kata Ari.
Kedua, Ari mengatakan, situasi perubahan iklim khususnya El Nino harus betul-betul dimitigasi oleh pemerintah Bali. Dengan demikian, itu tidak akan berdampak pada inflasi dan ketahanan pangan di Bali. Ketiga, situasi ekonomi-politik global yang dinilai Ari sedang tidak baik-baik saja perlu diantisipasi dan dimitigasi dampaknya bagi Bali.
Tantangan kelima yang akan dihadapi PJ Gub Bali menurut Ari, yaitu masalah-masalah jangka pendek yang dihadapi oleh Bali, seperti masalah kemacetan, pengelolaan sampah, penanganan wisatawan bermasalah dan masalah-masalah mendesak lainya. Adapun, tantangan kelima yaitu masalah struktural seperti ketimpangan antar sektor (sektor pertanian dengan sektor pariwisata), serta ketimpangan antar daerah (Bali selatan dengan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat).
“PJ Gubernur harus mau membumi, jangan hanya asbtrak- mengawang-awang diatas langit,” kata Ari.
Menurut Ari, untuk menjawab kelima tantangan di atas, PJ Gubernur harus merangkul semua komponen masyarakat Bali. PJ Gubernur Bali juga wajib mendengar aspirasi dan juga suara-suara dari para tokoh, para ahli hingga masyarakat kecil.
“Jangan alergi kritik. Apalagi kalau ada kritik dimusuhi. Rangkul semua untuk memberikan saran perbaikan. Tidak mungkin membangun Bali sendirian. Bali dibangun dengan semangat “ngerombo”, (diangkat bareng-bareng),” tutur Ari.
Terakhir, Ari berharap, PJ Gubernur Bali yang memiliki posisi strategis sebagai simpul hubungan pemerintah pusat dengan daerah tidak “pilih kasih”. PJ Gubernur Bali harus meninggalkan ego sentris daerah dan mengajak para bupati dan walikota untuk merumuskan kepentingan Bali sebagai kesatuan yang perlu diperjuangkan bersama ke pemerintah pusat.
“Apa yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi di Bali harus dijalankan sebaik-baiknya, karena banyak program pemerintah pusat yang diselenggarakan di Bali itu merupakan bentuk kecintaan Presiden Jokowi pada Bali,” kata Ari.
“Harus dipisahkan mana program pusat dan mana program yang memang dibuat pemerintah provinsi, mana yang pemerintah kabupaten. Hal itu karena masing-masing level pemerintahan mempunyai tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Jangan semuanya tergantung pada pemerintah pusat (Pak Jokowi),” lanjut Ari. (RED-BN)