Balinetizen.com, Tabanan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali melayangkan nota protes keras dan memilih Walk Out dari forum Focus Group Discussion (FGD) II RDTR dan KLHS Perencanaan Selemadeg Timur dan Pupuan I, yang digelar Selasa, 17 November 2026 di Gedung Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Kabupaten Tabanan.
Aksi protes tersebut dilayangkan karena panitia penyelenggara dinilai sengaja tidak melibatkan Desa Adat yang wilayahnya terdampak langsung rencana tata ruang tersebut.
Direktur WALHI Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana, http://S.Fil., menegaskan bahwa tidak dilibatkannya Desa Adat merupakan bentuk pelecehan terhadap eksistensi Desa Adat di Bali.
“Padahal Desa Adat adalah benteng terakhir pelindung wilayahnya dari eksploitasi industri pariwisata yang merusak kelestarian lingkungan,” tegas Gung Surya di lokasi FGD.
Menurutnya, penyelenggaraan penataan ruang wajib melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ia juga menekankan, keberadaan Desa Adat di Bali telah diakui sebagai subjek hukum otonom berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
WALHI Bali menyayangkan jika penyelenggara berdalih keterlibatan Desa Adat sudah diwakili oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan. Menurut WALHI, hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Desa Adat merupakan subjek hukum yang otonom dan hanya dapat diwakili oleh prajuru Desa Adat. Tidak dilibatkannya Desa Adat yang terdampak pada FGD ini, patut kami duga adalah bentuk pelecehan terhadap eksistensi Desa Adat,” ungkapnya.
Dokumen Di-upload Mendadak, Draf KLHS Tidak Ada
Selain persoalan partisipasi, WALHI juga memprotes keseriusan panitia dalam penyediaan dokumen. Materi FGD baru di-upload ke dalam link yang dibagikan panitia secara bertahap pada tanggal 15 dan 16 November 2026, atau kurang dari dua hari sebelum FGD berlangsung.
Ironisnya, setelah diperiksa, di dalam link tersebut tidak ditemukan dokumen draf KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang merupakan dokumen paling penting dalam FGD II ini.
“Hal ini kami nilai sebagai itikad buruk agar kami selaku pemerhati lingkungan tidak dapat memberikan catatan kritis secara maksimal. Ini tidak boleh ditolerir, karena dokumen ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” tegas Gung Surya.
FRONTIER Bali Desak FGD Diulang
Senada dengan WALHI, Sekretaris Jenderal Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa, mendesak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengulang pelaksanaan FGD.
Ia meminta agar pemerintah memberikan dokumen draft RDTR dan draft KLHS beserta seluruh dokumen pendukung secara lengkap dan melibatkan seluruh Desa Adat yang terdampak secara penuh.
“FGD ini harus diulang dan apabila tetap dilaksanakan maka kami tidak bertanggung jawab atas hasil yang diterbitkan,” tegas Sathya.
Pantauan Metro Bali, surat nota protes WALHI Bali diterima langsung oleh Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Tabanan. Usai menyerahkan nota protes, WALHI Bali bersama perwakilan masyarakat sipil melakukan Walk Out dari forum FGD sebagai bentuk protes.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara FGD dari PUPR Tabanan belum memberikan keterangan resmi.
Penulis: Tim Redaksi Metro Bali

