Balinetizen.com, Jakarta
“17+8 Tuntutan Rakyat”, Diperlukan Reshufle Kabinet Mayor yang Mengekspresikan Kepemimpinan Otentik Presiden Prabowo.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Selasa 9 September 2025.
Dikatakan, telah terjadi penggantian kabinet terbatas (minor), salah satunya penggatian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa.
“Publik mengharapkan pasca “17+8 Tuntutan Rakyat” terjadi reshufle kabinet Mayor, besar-besaran yang mengekspresikan kepemimpinan otentik Presiden Prabowo, menghilangkan stigma sekadar lanjutan dan atau kompromi besar terhadap pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Harapan Publik, kata Jro Gde Sudibya, bahwa Kabinet 109 Menteri, Wamen dan Ketua Lembaga digantikan dengan kabinet akhli -zaken kabinet- yang ramping, yang sebagian besar terdiri dari teknokrat yang kompeten, kejelasan rekam jejak prestasi dan dapat dipercaya Publik untuk menjalankan tuntutan publik “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Dikatakan, hal ini merupakan momentum bersejarah bagi Presiden Prabowo untuk secara serius untuk berbenah dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi: 2025: 5,3%, 2026: 6,3%, 2027: 7,5%, 2028: 7,7% dan 2029: 8%.
Menurut Jro Gde Sudibya, dengan program populis seperti: MBG, Sekolah Rakyat dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Dari perspektif manajemen pembangunan bisa bersifat kontradiktif, program populis bisa menekan pertumbuhan ekonomi, menekan target tinggi pertumbuhan ekonomi.
Dikatakan, ambisi besar ekonomi ini seharusnya didukung oleh tim kabinet yang bertaburan para “bintang” di bidangnya, bukan oleh kabinet tambun yang tidak terlalu jelas kompetensi para anggotanya.
Menurutnya, pasca “goro-goro: akhir Agustus 2025 yang baru saja berlalu, PR besar kepemimpinan pemerintahan, menunjukkan “sense of crisis” dan “sense of urgency” dalam program kerja terukur dengan indikator kinerja jelas untuk memenuhi “17+8 Tuntutan Rakyat”.
” Era “omon-omon” dan pencitraan banal yang tidak produktif dan melukai hati rakyat seharusnya berakhir. Kegagalan dalam menjalankan fungsi publik untuk memenuhi harapan rakyat, yang ambang batas kesabaran sosialnya telah terlewati, sangat berbahaya tidak saja bagi kekuasaan, juga bagi merawat proses demokrasi yang berkualitas,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan