Balinetizen.com, Jakarta
Target Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Kabine Merah Putih, Jebakan di Tengah Reshuffle Kabinet.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Selasa 9 September 2025 di Jakarta.
Menurut Jro Gde Sudibya, ambisi pertumbuhan ekonomi Kabinet Merah Putih 5 tahun ke depan: 2025: 5,3%, 2026: 6,3%, 2027: 7,5%, 2028: 7,7%, 2029: 8%.
“Target pertumbuhan ekonomi yang sangat spektakuler, realisasinya tidak pernah terjadi pasca Indonesia Merdeka,” katanya.
Jika dilakukan kilas balik, lanjut Jro Gde Sudibya, pertumbuhan ekonomi di era tahun 1950’an, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dalam program Pembangunan Semesta 9 Tahun, dimana Prof.Soemtro ikut terlibat, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 6% per tahun.
Sementara di era pemerintahan Orde Baru, terutama dasa warsa tahun 1970’an, Pelita 1 – Pelita 3, terjadi kenaikan harga minyak 400 persen, dari 3 dolar AS menjadi 12 dolar AS akibat perang di Timur Tengah, paruh pertama tahun 1970’an.
Dikatakan, Indonesia sebagai eksportir minyak, menerima rejeki nomplok skala besar, tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun di era itu tidak pernah mencapai 7 persen, selama 5 tahun Repelita.
Menurut Jro Gde Sudibya, target tinggi pertumbuhan ekonomi 8 tahun ke depan menjadi tanda tanya bagi sebagian ekonom, karena alasan.
Menurutnya, Denimenator pertumbuhan ekonomi, belanja masyarakat, belanja pembangunan pemerintah, pasokan kredit sistem perbankan dan ekspor netto secara umum mengalami tekanan.
“Ditambahkan, saat ini belanja masyarakat yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sekitar 56%, sekarang sedang mengalami tekanan, masyarakat kelas menengah ekonomi tertekan, karena PHK, pengangguran dan merosotnya daya beli,” katanya.
Begitu juga, Fiscal pemerintah “sekali tiga uang”, defisit APBN besar, pembayaran hutang pemerintah besar, tahun ini diperkirakan Rp.800 T.
Dikatakan, pengelolaan Fiscal yang tidak tertib, pendanaan proyek populis besar seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Pembangunan Sekolah Rakyat, rencana pembangunan jutaan rumah skala mikro, kurang direncanakan secara komprehensif terutama berkaitan dengan keterbatasan fiscal, “multiplier effect”nya, serta besarnya biaya sosial -opportunity cost- dari proyek lain yang terpaksa dikorbankan.
Menurutnya, tanda tanya berikutnya, pasokan kredit oleh sistem perbankan juga mengalami tekanan, karena kelesuan ekonomi, iklim investasi yang kurang kondusif, investor cendrung “wait and see”, karena kinerja kabinet Merah Putih yang belum bisa menumbuhkan rasa percaya (confidance) para pelaku usaha.
Dikatakan, ekspor netto, selisih lebih dari ekspor dan impor menghadapi kendala struktural, karena mayoritas ekspor berupa komoditas primer seperti: Bbatu bara, minyak sawit, nikel dan komoditas primer lainnya dikuasai oleh belasan taipan oligarki. Sehingga pertumbuhan ekspor, mempunyai dampak menetes ke bawah -trickle down effect ” yang kecil bagi ekonomi publik.
“Ditambah dengan efektivitas pemungutan pajak pada wajib pajak besar yang tidak optimal,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, pekerjaan rumah (PR) besar bagi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mencapai ambisi tinggi pertumbuhan ekonomi , dan semestinya menghitung secara cermat risiko: ekonomi, keuangan dan politik, jika target tinggi pertumbuhan ekonomi banyak mengalami hambatan 4 tahun ke depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan