Balinetizen.com, Mangupura-
Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. menyoroti soal hibah yang difasilitasi anggota DPRD Badung. Sorotan ini diungkapkannya saat melakukan rapat koordinasi dengan Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana, Senin (12/10/2020).
Suyasa yang didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung Gusti Ngurah Saskara menyatakan, hibah hendaknya diberikan kepada semua anggota Dewan secara kelembagaan. “Hal ini karena tujuannya sama dengan pemerintah menstimulus pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Hibah, menurut politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut, merupakan bentuk tanggung jawab secara politis kepada masyarakat. “Karena itu, setiap anggota Dewan diberikan hak untuk memfasilitasi hibah untuk masyarakat ini,” tegasnya lagi.
Hibah, menurutnya, juga merupakan penghargaan terhadap lembaga Dewan. “Ini bagian dari penghargaan terhadap lembaga. Karena itu, jangan sampai ada anggota Dewan dengan mulus bisa memfasilitasi hibah, sementara ada anggota Dewan yang sulit bisa memfasilitasi hibah untuk masyarakat,” tegasnya.
Terkait dengan APBD sehat, Suyasa menyatakan sudah melakukannya sejak awal sampai fraksinya melakukan walk out karena menilai APBD sangat tidak sehat. “Target-target yang dipasang sangat jauh dari potensi yang ada,” tegasnya.
Untuk itu, Suyasa mendukung Pjs. Bupati Badung untuk merancang APBD sehat sehingga target-target yang dipasang sesuai dengan potensi. Program-program pun bisa dilakukan tanpa ganjalan yang berarti.
Di bagian lain, Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta mengucapkan selamat kepada Ketut Lihadnyana dikukuhkan sebagai Pjs. Bupati Badung. “Kami ucapkan selamat sebagai Pjs. Bupati,” ujar politisi Demokrat asal Abianbase tersebut.
Selanjutnya, Sunarta meminta Pjs. Bupati untuk memasang anggaran untuk menggerakkan proyek padat karya. “Kami sepakat proyek padat karya karena kalangan buruh bisa terlibat sehingga ekonomi bisa menggeliat,” tegasnya.
Editor : SUT