Balinetizen.com, Denpasar
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mencatat pencapaian mengesankan dengan menjangkau 9,1 juta debitur dan total penyaluran dana mencapai Rp33,4 triliun hingga 19 September 2023. Capaian ini melibatkan 72 lembaga keuangan bukan bank yang tersebar di 509 dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, mengungkapkan bahwa debitur PIP tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Khususnya di Wilayah Bali Nusa Tenggara, terdapat 496,5 ribu debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp1,85 triliun.
Ismed menekankan bahwa penyaluran dana di Bali melibatkan sepuluh penyalur yang berperan penting, termasuk PNM, Pegadaian, KSPS UGT Sidogiri, KSP Sari Sedana Bali, KSP Sila Mukti, KSP Jujur Utama Mandiri, KSU Krama Bali, KSP Guna Prima Dana, PT REFI, dan LKM Gentha Persada.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, PIP berfungsi sebagai koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro. Misi utama PIP adalah untuk menyediakan pembiayaan dan pendampingan kepada usaha ultra mikro yang belum memiliki akses ke pembiayaan perbankan, dengan tujuan agar usaha ini dapat memperoleh dana dengan mudah dan cepat, serta untuk meningkatkan jumlah wirausahawan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah.
“Sebagian besar debitur yang kami bantu adalah perempuan, mencapai persentase sekitar 95%. Sisanya adalah debitur laki-laki,” ujar Ismed di Denpasar, Selasa 26 September 2023.
Selain menyalurkan dana, PIP juga fokus pada pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro melalui berbagai program, termasuk pelatihan, inkubasi, promosi, dan pemberdayaan. Pelatihan mencakup aspek teknis usaha, pembukuan keuangan, strategi branding produk, serta pemasaran online. Inkubasi memberikan pendampingan dalam hal pemenuhan persyaratan hukum, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran.
Sementara itu, dalam hal promosi, PIP aktif melalui media sosial, marketplace, lelang produk online, pameran produk offline, Gerai UMi di pusat perbelanjaan, serta publikasi melalui media massa. Pendekatan pemberdayaan juga berbasis komunitas dan terintegrasi dengan sektor pertanian dan kerajinan produk.
Dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha ultra mikro, PIP menjalankan validasi debitur dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sesuai data Dukcapil dan memastikan bahwa debitur tidak menerima KUR yang diatur melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMI.
PIP memiliki dua skema pembiayaan, yakni pembiayaan langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung melibatkan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang tidak terafiliasi dengan pemerintah atau yang terafiliasi dengan pemerintah. Penyaluran tidak langsung melibatkan Bahana sebelum dana disalurkan ke LKBB.
Ismed menegaskan bahwa penyalur juga bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan agar usaha ultra mikro dapat berkembang. Pendampingan mencakup motivasi usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsultasi terkait bisnis, pengawasan terhadap debitur, dan berbagai bentuk pendampingan lainnya.
Selain itu, PIP juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk edukasi, sosialisasi, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan lembaga keuangan bukan bank (LKM dan Koperasi) dalam mendukung usaha ultra mikro. PIP berupaya meningkatkan ketersediaan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro serta penguatan kelembagaan LKBB melalui berbagai inisiatif, termasuk alokasi dana APBD, penjaminan, subsidi bunga, dan lainnya.
Dengan menyediakan pembiayaan yang cepat dan mudah bagi usaha ultra mikro, PIP berharap dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Teguh Dwi Nugroho – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dan Bapak Ende Johana Surya – Kepala Bidang Pelaksana Anggaran II. (Tri Prasetiyo)