Balinetizen.com, Jakarta
Praktisi intelijen yang juga disebut mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, memperingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak lengah terhadap kekuatan kelompok yang ia sebut sebagai Geng Solo.
Adapun istilah Geng Solo dalam pernyataan Radjasa merupakan penyebutan yang digunakannya untuk menggambarkan kelompok atau jaringan yang dikenal berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Radjasa menduga, jaringan kelompok tersebut yang berada di pemerintahan masih memiliki kekuatan sekitar 70 persen, meskipun sejumlah perubahan telah terjadi, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka dan pergantian Kapolri.
Penilaian itu disampaikan Radjasa saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam podcast, pada Senin (16/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Radjasa awalnya menyebut kekuatan atau tentakel Geng Solo yang berada di pemerintahan belum sepenuhnya hilang.
“Kalau melihat seperti ini Bang, kekuatan Geng Solo atau tentakel Geng Solo yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya. Bahkan baru 30 persen yang terhapus,” kata Radjasa.
Refly kemudian menanggapi dengan menyebut masih ada 70 persen kekuatan yang tersisa.
Radjasa membenarkan perkiraan tersebut.
“Masih 70 persen. Tapi jangan salah Bang, kekuatan logistik dia full power. Apa pun bisa dilakukan, termasuk membuat situasi kacau,” ujarnya.
Radjasa tidak mengkalkulasi metode penghitungan maupun indikator yang digunakan untuk menghasilkan angka 30 persen dan 70 persen tersebut.
Angka itu merupakan perkiraan atau penilaian Radjasa terhadap kekuatan jaringan yang ia maksud, bukan hasil pengukuran kuantitatif yang dipaparkan dalam perbincangan tersebut.
Momentum Bersih-bersih
Radjasa juga memunculkan persoalan tersebut dengan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Polri.
Menurut dia, terungkapnya kasus penyadapan semestinya menjadi momentum strategis bagi Prabowo untuk melakukan pembenahan dan membersihkan jaringan yang dinilainya masih memiliki pengaruh di pemerintahan.
Radjasa meminta Prabowo tidak setengah hati dalam mengungkap perkara tersebut.
Ia mengingatkan agar Presiden tidak terbelenggu pertimbangan politik balas budi maupun kepentingan kelompok ketika mengambil keputusan.
“Jangan lagi presiden mengedepankan atau pakewuh dengan tadi politik balas budi, politik sandra. Tunjukkan sikap kenegarawannya,” kata Radjasa.
Ia menegaskan, kepentingan negara seharusnya ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.
“Lakukan bersih-bersih sekalipun dia harus hancur, tapi negara ini selamat,” ujarnya.
Radjasa juga mengingatkan, apabila pengusutan kasus penyadapan hanya berhenti pada satu nama, persoalan yang lebih besar dikhawatirkan tidak terungkap.
Dalam pandangannya, penyelesaian kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak membuka peluang bagi jaringan yang ia sebut Geng Solo untuk kembali memperkuat pengaruhnya.
Berupaya Mempertahankan Pengaruh
Dalam podcast itu, Radjasa turut menyoroti sejumlah pernyataan politik yang menurutnya menunjukkan upaya mempertahankan pengaruh kelompok tersebut di pemerintahan.
Ia menyinggung munculnya wacana pencalonan Gibran pada Pilpres 2029 serta dukungan terhadap sejumlah nama sebagai calon pengganti wakil presiden.
Radjasa menilai dinamika tersebut perlu dicermati oleh Prabowo.
Sebab, menurut dia, pergantian posisi atau mundurnya seseorang dari jabatan tertentu tidak serta-merta menghilangkan jaringan dan kekuatan yang telah terbentuk.
Ia pun mengingatkan Prabowo agar tidak kembali terjebak dalam situasi yang sama.
Penilaian dan tudingan tersebut merupakan pandangan Radjasa dalam podcast, bukan kesimpulan hukum mengenai keberadaan maupun aktivitas suatu kelompok.
Perkembangan Kasus Penyadapan
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan peristiwa penyadapan itu terjadi pada periode 2025-2026 atau kurang lebih selama satu tahun.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ia menyebut para tersangka memasukkan nomor-nomor ponsel untuk disadap ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
Namun, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan terhadap file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut pada Oktober 2026.
Dari rentan waktu itu, diduga penghapusan dilakukan setelah Listyo Sigit Prabowo sudah tidak menjabat sebagai Kapolri. Ia diketahui dipindah ke Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada 1 Oktober 2026.
Selanjutnya, pelapor selaku petugas yang tak disebutkan namanya itu dan mengetahui aksi para tersangka membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
“Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli,” tuturnya.
Sehingga atas penyelidikan itu, ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkembangannya, Polri juga menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Polri, Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Ia berperan sebagai pemberi izin penyadapan hingga penghapusan file hasil penyadapan yang dilakukan tersangka lainnya.
Dalam hal ini, Polri juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, kemudian flashdisk 4 buah.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat sejumlah pasal.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Asep menegaskan, penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan.
Pihaknya memastikan proses hukum terhadap ketiga tersangka akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

