Warga Pemilik Lahan Pembebasan Lahan Akses Jalan Tower Turyapada Buleleng Sumringah, Kadis PUPRPerkim/PUTR Buleleng Sebut Kini Masuk Tahap Pembayaran

0
24

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPerkim/PUTR) Kabupaten Buleleng selama ini terkonsentrasi menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan warga yang terdampak oleh pembukaan akses jalan menuju Tower Turyapada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng

“Segera dilakukan pembayaran ganti rugi bagi warga yang terdampak oleh pembukaan akses jalan menuju Tower Turyapada di desa Pegayaman,” demikian ditegaskan Kepala Dinas PUPRPerkim/ PUTR Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra saat melakukan pertemuan dengan para warga yang mendapat ganti rugi, diruang rapat PUPRPerkim/ PUTR Buleleng pada Rabu (18/11/2026).

Menurut Adiptha, anggaran untuk ganti rugi tersebut telah disiapkan dan masuk dalam APBD Perubahan. Dan saat ini, pihak dinas sedang melengkapi kelengkapan administrasi, seperti nomor rekening pemilik lahan, KTP, dan dokumen pendukung lainnya.

“Di minggu ini kita akan amprah dan dibayar langsung kepada warga pemilik lahan melalui transfer langsung. Berapapun yang dikirim itu yang diterima. Jadi transparansi, akuntabilitas semua kita jaga di sana,” ujar Adipta.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terkait total nilai ganti rugi, dalam hal ini terdapat dua kategori jalur yang dihitung. Bagi warga yang memiliki legalitas lahan berupa SHM, besaran ganti rugi Rp 45 juta per are. Sementara itu, bagi warga yang menggunakan Surat Keterangan (SK), nilai ganti ruginya adalah Rp 40 juta.

Dari jumlah tersebut, nilai ganti rugi tertinggi yang diterima oleh warga tercatat sebesar Rp 206.850.000, sedangkan nilai ganti rugi terendah adalah Rp 16.060.000.

Adiptha menegaskan seluruh warga terdampak telah sepakat menerima ganti rugi.

“Perhitungan ganti rugi ini tidak dilakukan secara sepihak oleh Dinas PU, melainkan melalui lembaga independen (appraisal) yang memiliki kualifikasi, agar prosesnya transparan, adil, dan diterima oleh semua pihak,” terangnya.

Baca Juga :  Bank Sampah Dharma Laksana Fasilitasi Kader PKK Lingkungan Kaja Panjer Lakukan Pemilahan Sampah Berbasis Sumber 

Sementara itu, tim Asesment lahan Ni Made Tjandra Kasih
Menyebut, penyelesaian akses jalan dan beroperasinya Tower Turyapada nantinya diyakini dapat membawa perubahan besar serta meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat desa.

Menanggapi pertanyaan mengenai variasi nilai ganti rugi, ia menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan jenis legalitas. Warga di bagian tengah jalur pada umumnya memiliki legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara warga di bagian pinggir sebelumnya hanya menggunakan SK dan telah menyerahkan sebagian tanah seluas 4 meter untuk pembuatan SHM baru.

Karena pihak PU hanya menerima perhitungan seluas 2,5 meter, bagian pinggir sebelumnya tidak masuk dalam hitungan formal.

“Namun, setelah melalui proses kebijaksanaan dengan dibuatkan surat sporadik, warga di area tersebut akhirnya dapat direalisasikan pembayarannya,” ungkap dia

Di sisi lain, Ketut Suartika alias Tut Nyok perwakilan pendamping warga di Dusun Amerta Sari, Desa Pegayaman, yang mendampingi salah satu pemilik lahan SHM No. 00477 dengan luas keseluruhan 18.100 m², turut menyambut baik kejelasan proses ini. Dari lahan yang dibebaskan seluas 42 m² dengan nilai Rp 450.000 per meter persegi, total ganti rugi lahan yang diterima mencapai Rp 18.900.000.

“Dengan ini kami sampaikan semoga proses pencairannya bisa cepat terealisasi,” pungkasnya. GS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here