Balinetizen.com, Denpasar
Rekam jejak politik Gibran terlalu amat pendek untuk pantas menjadi cawapres. Sehingga ditempuh cara “membajak” konstitusi melalui menyelundupkan anak kalimat: “dan sekurang-kurangnya berpengalaman sebagai kepala daerah”, lewat pamannya Anwar Usman Ketua Mahkamah Konsitusi.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, aktivis demokrasi, anggota Badan Pekerja MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, menanggapi fenomena gibranisme, Rabu 22 November 2023 di Denpasar.
Dikatakan, sidang MK yang sekarang sedang berlangsung, diharapkan segera bisa memutuskan, yang melakukan koreksi terhadap keputusan MK no.90 yang kontroversial tsb.
“Semestinya MK tegak lurus dengan konstitusi, kalau tidak di lanskap politik Indonesia, lahir sebut saja fenomena politik “Gibranisme” “paham” berpolitik gaya Gibran,” katanya.
Dikatakan, beberapa cirinya, pertama, prilaku politik menerabas, “quick yielding”, ingin cepat dapat hasil, dengan “cantolan” Ayah yang sedang berkuasa, tidak peduli dengan rekam jejak dan kinerja politik.
Kedua, kaderisasi dan regenerasi politik berbasis sistem meritokrasi tidak diperlukan, yang diperlukan membangun dinasti politik dengan dukungan “vested interest” dan sumber daya melimpah dari kekuasaan.
Ketiga, politik adu gagasan, program tidak diperlukan, yang diperlukan para buzzer yang “ganas” yang tidak bernalar, nir etika” “pokoke” menang.
“Akibatnya, demokrasi Indonesia menuju masa “senjanya” dan kemudian runtuh,” kata I Gde Sudibya, aktivis demokrasi, anggota Badan Pekerja MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004. (Adi Putra)