Balinetizen.com, Denpasar
Sebanyak 13 advokat baru yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI PASNI Angkatan IV resmi disumpah dan diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Denpasar, Kamis (25/6/2026).
Prosesi penyumpahan yang berlangsung mulai pukul 07.30 WITA tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para calon advokat sebelum resmi menjalankan profesi sebagai penegak hukum.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, ke-13 advokat mengucapkan sumpah profesi sebagai bentuk komitmen untuk menjunjung tinggi Kode Etik Advokat, Undang-Undang Advokat, serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Umum DPD PERADI PASNI, Kornelis Ratu, S.H., C.Med., C.PT., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh advokat yang telah resmi disumpah. Ia menegaskan bahwa profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.
“Sumpah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengabdian. Jadilah advokat yang tidak hanya cerdas dan profesional dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki hati nurani, integritas, serta keberpihakan kepada masyarakat pencari keadilan,” ujar Kornelis Ratu.
Menurutnya, penyumpahan Angkatan IV menjadi langkah strategis DPD PERADI PASNI dalam memperkuat peran profesi advokat di Bali.
Kehadiran advokat baru diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan.
DPD PERADI PASNI diketahui secara rutin menggelar penyumpahan advokat setiap bulan sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mencetak sumber daya advokat yang berkualitas dan kompeten.
Langkah tersebut juga menjadi upaya nyata untuk mendukung terwujudnya supremasi hukum serta meningkatkan kualitas pendampingan hukum bagi masyarakat di Pulau Dewata.
Acara penyumpahan berlangsung lancar dan penuh khidmat. Dengan bertambahnya 13 advokat baru, DPD PERADI PASNI optimistis dapat terus bersinergi dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Bali. (Rls)