Ilustrasi
Balinetizen.com, Badung
Presiden Soekarno selaku PBR (Panglima Besar Revolusi) di dasa warsa 1950’an sering berpidato: “revolusi belum selesai”, ” revolusi adalah menjebol dan membangun”. Retorika politik, yang sekarang menjadi relevan, dalam fenomena sosial politik yang penuh kekumuhan, diekspresikan dengan akurat dalam film dokumenter DIRTY VOTE, Pemilu Kotor.
Yang perlu DIJEBOL, dalam perspektif pemikiran Soekarno, menyimak realitas politik dewasa ini, menyebut beberapa, pertama, proses pembusukan demokrasi,yang dipicu oleh politik dinasti Jokowi, didukung oleh kepentingan bercokol (vested interest) di seputar Istana dan oligarki (penguasa modal). Kedua, korupsi kekuasaan sistemik, yang nyaris menjadi “budaya”, merusak lingkungan, menajamnya ketidakadilan sosial, dalam bahasa sederhana: “yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin”. Ketiga, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta pelanggaran Etika Publik, yang jelas bertentangan dengan Tap MPR No.11/1998 tentang Aparatur Negara Bebas KKN, dan Tap MPR No.6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Yang perlu DIBANGUN, menyebut beberapa, pertama, kemulyaan dalam kultur dan prilaku politik, political virtue. Berbasis etika moral, kecerdasan, pengabdian buat negeri, seperti yang diteladankan Bapak Ibu Pendiri Bangsa. Kedua, penataan kembali sistem ekonomi yang nyaris rubuh, akibat kekuatan dashyat dari kolusi oligarki politik dan oligarki ekonomi, yang melahirkan “anak kandung” liberalisme ekonomi yang destruktif terhadap lingkungan dan sangat memojokkan “wong cilik”. Ketiga, pengembangan budaya yang lebih beradab, berbasis etika lingkungan, etika keadilan sosial, dan lebih berempati kepada kaum pinggiran.
“Revolusi” di mulai di kotak suara, Rabu, 14 Februari 2024, melalui pilihan politik waras, cerdas plus nurani. Pilihan politik yang diikuti dengan menjaga suara Kita, suara yang merupakan “investasi” politik, untuk tetap aman bebas dari manipulasi.
I Gde Sudibya, pengamat politik dan ekonomi pembangunan.