Balinetizen.com, Denpasar-
Setuju dengan pengamat politik Eef Saefullah. Sejarah sering mencatatkan pembaruan pemikiran, demikian juga gerakan sosial pembaruan dilakukan dan dipelopori oleh sedikit orang, minoritas dalam jumlah.
Hal itu dikatakan, pengamat politik I Gde Sudibya, Rabu 20 Maret 2024, menanggapi Anomali politik Indonesia dewasa ini
I Gde Sudibya mencontohkan, perjuangan kemerdekaan negeri ini, dipelopori oleh sedikit para pejuang kemerdekaan Soekarno dkk. Di era itu, mayoritas warga, jangankan berjuang tentang kemerdekaan, mimpi tentang kemerdekaan saja tidak berani, karena sejumlah alasan.
“Alasannya, terjadinya, kemiskinan struktural dan kultural, serta kemiskinan mental akibat penjajahan,” katanya.
Dr.Daoed Joesoef menteri pendidikan di era Orde Baru, membuat 2 kategori warga: manusia rapat umum (the man of publik meeting) dan manusia penganalisa (the Man of analysis).Yang kedua termasuk kelompok minoritas kreatif.
Kategori yang pertama, kata Gde Sudibya, manusia bagian dari “suryak siu” (dalam tradisi kultural masyarakat Bali). Umumnya komunitas ini, kena “demam” sebatas hanya sebatas “milu-milu tuung”, “mecik manggis”, sebatas “skrup” dalam organisasi besar yang mudah dikendalikan oleh penguasa yang punya kecenderungan licik dan bahkan menipu.
Menurutnya, mayoritas orang yang hanya mau cari aman, nyaris tidak berani ambil risiko, hidup “mengais” di tengah lingkungan korup, dan sekaligus menggambarkan perilaku tua sisa-sisa feodalisme.
Dikatakan, anomali sosial politik sekarang ini, juga menggambarkan teori minoritas kreatif dari sejarawan Inggris Arnold Toynbee yang dikemukakan Kang Eep di atas.
Dalam konteks sekarang, lanjutnya, penyelamatan demokrasi dari kekuasaan otoriter yang berlindung di aturan yang dibuat untuk itu -aurhorotarian legalism-, hanya mungkin diselamatkan oleh kekuatan rakyat yang tetap berpikir waras dan selalu berada di jalur konstitusi.
“Bukan oleh warga yang telah diperdaya oleh apa yang disebut kesadaran palsu, kesadaran yang bersumber dari kebohongan dan pembodohan,” katanya
Rahayu.
Menurutnya, dari perspektif ekonomi politik, lahirnya pemerintahan dengan kecenderungan otoriter dengan aturan yang dimanipulasi, otoritarian legalism, diperkirakan akan melahirkan realitas ekonomi, politik dan kultural.
Dikatakan, saat ini telah terjadi kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi akan semakin tajam, karena kekuasaan riil berada ditangan kolusi antara oligarki politik dan ekonomi.
Dicontohkan, pemberian izin tambang HPH dan ekonomi rente lainnya hanya ke kelompok mereka, kebijakan fiskal sangat populis yang belum tentu tepat untuk penciptaan kesempatan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dari perspektif kepentingan “wong cilik”.
“Saat ini politik menjadi “terdominasi”, monolitik, sehingga pengawasan parlemen akan terus melemah, demikian juga pengawasan oleh masyarakat sipil, karena terkooptasi oleh kekuasaan negara,” katanya.
Dengan kondisi politik seperti ini, kata Gde Sudibya, kreativitas berkebudayaan bisa mandeg, terkooptasi oleh wacana yang didominasi negara,dan atau sebatas justifikasi terhadap kebijakan pemerintah, yang bisa menggambarkan kesadaran palsu, kesadaran berbasis kebohongan dan pembodohan.
“Sehingga, ekspresi berpendapat dan berbudaya bisa tersumbat, dan Kita memasuki “musim kering” berpendapat dan berkreasi,” kata Gde Sudibya. (Adi Putra)