Balinetizen.com, Denpasar
Proyek pembangunan terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Pantai Sidakarya, Denpasar, resmi dibahas dalam forum strategis yang digelar Selasa (27/5/2025). Forum ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gubernur Bali Dr. Wayan Koster, Wali Kota Denpasar, serta perwakilan desa adat Sidakarya.
Pembangunan terminal LNG ini menjadi tonggak penting dalam upaya Bali mewujudkan kemandirian energi bersih dan berkelanjutan. Menurut Dicky, salah satu inisiator proyek, terminal LNG merupakan solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik Bali yang meningkat tajam, bahkan mencapai pertumbuhan sekitar 11 persen per tahun—tertinggi secara nasional.
“Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil dan ramah lingkungan untuk mendukung visinya sebagai pulau energi bersih,” ujarnya.
Saat ini, Bali masih bergantung pada sekitar 500 ribu ton bahan bakar minyak (BBM) per tahun untuk pembangkit listrik. Sebagian besar BBM tersebut diimpor dan berdampak buruk terhadap lingkungan.
“Solar memiliki kandungan karbon tinggi (C-16), yang menghasilkan emisi CO₂ besar. Sebaliknya, LNG hanya memiliki satu atom karbon (C-1), sehingga jauh lebih ramah lingkungan,” jelas Dicky.
LNG akan diangkut dari kilang di Papua menggunakan kapal berkapasitas 145.000 meter kubik—cukup untuk menyuplai listrik Bali selama 42 hari atau setara 890.000 MWh. Terminal LNG ini akan dibangun 500 meter dari garis pantai Sidakarya, dan berjarak sekitar 4,5 kilometer dari PLTG Indonesia Power di Tanjung Benoa.
Lokasi proyek telah melalui studi teknis dan pasar. Jalur pelayaran selebar 145 meter dan kedalaman laut yang memadai akan dilengkapi pengerukan (dredging) guna menjamin keselamatan dan efisiensi distribusi LNG.
“Kami telah menyelesaikan simulasi keamanan yang mencakup potensi tabrakan, kebocoran, dan ledakan. Semua hasilnya menunjukkan risiko sangat rendah dan masih dalam ambang batas standar internasional,” tambahnya.
Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, pembangunan terminal LNG Sidakarya juga dirancang membawa manfaat sosial dan lingkungan. Material hasil pengerukan akan dimanfaatkan untuk memperkuat garis pantai dan mencegah abrasi. Kawasan tersebut juga akan dikembangkan menjadi zona wisata mangrove dan dermaga wisata bahari.
“Ini bisa mendukung pariwisata bahari ke Nusa Penida yang selama ini hanya terfokus di Sanur,” ujar Dicky.
Sebagai bagian dari solusi kepadatan penyeberangan Sanur—yang saat ini melayani hingga 7.000 penumpang per hari—akan dibangun terminal baru di Serangan dan Mertasari (Muntig Siokan), bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar.
Mengenai aspek legalitas, Dicky memastikan bahwa semua dokumen perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), telah memasuki tahap finalisasi.
“Kami telah menjalani studi menyeluruh, konsultasi publik, dan menandatangani pra-kerja sama dengan desa-desa terdampak seperti Serangan, Sidakarya, Sesetan, dan Sanur (Intaran), melalui forum SEKAR TANUR. Proyek ini melibatkan masyarakat secara aktif—belum pernah ada proyek energi lain yang melibatkan sebanyak ini pemangku kepentingan,” tegasnya.
BUMD tingkat provinsi dan kota turut dilibatkan sebagai bagian dari model pengelolaan proyek yang terintegrasi, mulai dari desain hingga operasional. Dicky menekankan bahwa proyek ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Bali akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai Net Zero Emission pada 2040. Dunia akan melihat Bali bukan hanya sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai ikon kepedulian terhadap lingkungan. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun kualitas hidup,” pungkasnya.(ist)