Ilustrasi : Kalau para tikus di biarkan terus berkembang biak dan di beri ampun, maka bukan hal yang mustahil cepat atau lambat garuda akan tumbang karna habis di gerogoti oleh para tikus tersebut.
Balinetizen.com, Jakarta
DPR, Surplus Pendapatan, Minus Kinerja, saat ini telah menjadi bulyian di Media Sosial. Berbagai bentuk satire mengkritik kenaikkan tunjangan DPR. Bahkan ada yang mengatakan negara ini bisa dan akan menemukan kehancuran jika negara membiarkan terjadinya korupsi dan nepotisme.
Menurut seorang peneliti ICW dengan anggota DPR mendapat tunjangan perumahan Rp.50 juta per bulan, penghasilan mereka menjadi diatas Rp.100 juta per bulan adalah sangat kebablasan di tengah rakyat Indonesia berjuang hidup.
Menurut Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, Rabu 20 Agustus 2025 ada beberapa catatan kritis perlu diberikan kepada DPR RI yang nilai tunjangannya sangat fantastis.
Dikatakan, dengan pendapatan per bulan ini, anggota DPR diperkirakan akan memperoleh penghasilan mendekati penghasilan anggota parlemen di negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Swedia) yang kaya.
“Di mana negara-negara ini dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Negara Skandinavia, dengan rata-rata pendapatan per kapita diperkirakan belasan kali lipat dari rata-rata pendapatan orang Indonesia sebesar 3,580 dolar AS,” kata Jro Gde Sudibya prihatin.
Menurutnya, keputusan yang tidak berempati dengan kondisi riil ekonomi rakyat: 2 dari 3 orang Indonesia miskin (menurut laporan Bank Dunia 2024), 10 juta kelas menengah “tersungkur” selama 5 tahun terakhir 2019 – 2024 menjadi kelompok rentan miskin (laporan BPS).
“Sementara, kita dihadapkan pada angka PHK yang tinggi di industri manufaktur terutama di industri tekstil. PHK meningkat tajam selama dua tahun terakhir, sebagaimana banyak diberitakan di media sosial,” katanya.
Disisi lain, kata Jro Gde Sudibya, NTP (Nilai Tukar Petani) selama 10 tahun terakhir 2014 – 2024 hanya naik sekitar 2,5 persen, menurut Jurnalisme Data Kompas.
Menurut beberapa lembaga pengamat parlemen, kinerja legislasi DPR tidak menggembirakan, kalau tidak mau dikatakan buruk dari sisi membela kepentingan publik.
Menurut Jro Gde Sudibya, ke depan adalah tantangan DPR memperbaiki kinerja, setelah penghasilannya di atas Rp.100 juta.
Dikatakan, DPR semestinya, segera mengesahkan daftar UU Pemberantasan Aset bagi mereka yang didakwa korupsi. sehingga akan terkumpul dana lebih dari Rp.1,000 T di tahun pertama yang dapat menutupi defisit APBN tahun 2026.
“Selanjutnya DPR segera membahas draft UU tentang Perlindungan Masyarakat Adat, untuk memberi kepastian hukum akan masa depan masyarakat yang berjumlah puluhan juta warga,” katanya.
Dikatakan, pemerintah dan DPR segera meninjau ulang keseluruhan paket UU yang berkaitan dengan pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang menurut Presiden Prabowo, lebih dari 1,000 penambangan liar dibekengi oleh para jenderal aktif dan pensiunan dan juga ketua umum partai.
“DPR segera mungkin mengoreksi UU Cipta Kerja tahun 2022 yang sangat liberal kapitalistik, kebijakan resentralisasi kebablasan dan ternyata telah gagal menarik investasi seperti yang diharapkan,” katanya.
Saat ini, kata Jro Gde Sudibya, banyak pemda mengalami “kepanikan” fiscal dengan menaikkan tarif PBB yang “gila-gilaan” akibat cekaknya anggaran, sudah semestinya anggota dewan yang terhormat, mengkaji ulang UU tentang Perimbangan Keuangan, untuk menciptakan hubungan yang lebih setara dan berkeadilan dalam relasi Pusat – Daerah.
Lembaga DPR yang memalukan, jika menyimak spirit gerakan reformasi 27 tahun lalu yang dimotori mahasiswa, memakan korban jiwa. Mahasiswa-mahasiswi yang gagah berani, diperkirakan berjumlah 20 ribu orang, menduduki Gedung DPR/MPR, dan sejarah mencatat Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden, 21 Mei 1998, di hadapan hakim Mahkamah Agung di ruang Jepara Istana Merdeka, Jakarta.
Jurnalis Nyoman Sutiawan