Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Pemerintahan panik dalam mengelola tekanan fiscal, kemudian gugup dan menjadi arogan. Para pakar psikologi dan kemudian psikatri sudah tentu dapat memberikan penjelasan secara profesional terhadap prilaku seperti ini.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis, 28 Agustus tahun 2025 di Jakarta.
Dikatakan, masalah sebetulnya sederhana dan kemudian menjadi super ribet. “Persoalan pokoknya, tax ratio kita tidak kunjung beranjak naik, tetap 9 persen dari GDP,” katanya.
Sementara, lanjut Jro Gde Sudibya, di masa Orde Baru lama bertengger pada tingkat 11 persen. Timbul pertanyaan, dana negara plus hutang digelontorkan begitu banyak tetapi tax ratio malah turun.
Pengamat mempertanyakan kenapa PPH Badan diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, untuk mengakomodasi WP, besar?
Dikatakan, dari riset Bank Dunia, jika efektivitas pemungutan pajak (terutama bagi kelompok menengah atas) diperbaiki diperkirakan untuk tahun 2025 pendapatan negara bisa naik Rp.1,400 T.
Sementara itu, laporan investigasi majalah Tempo dengan mitra luar negeri mengungkapkan, efektivitas pemungutan pajak di industri sawit baru 50 persen, sehingga potensi pemungutan pajak masih tinggi.
Menurut Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, akibat Inpres I/2025 dana transfer daerah berkurang, banyak daerah gelapan mencari sumber pendanaan, mengambil “potong kompas”, menaikkan tarif PBB “gila-gila” an, rakyat menjerit di tengah beban ekonomi yang semakin berat.
“Belajar saja dari kebijakan fiscal Orde Baru, yang prudent (hati-hati) dalam kebijakan, didukung oleh kalangan teknokrat yang akhli yang relatif terbebas dari “vested interest” dalam tim ekuin,” katanya.
Menurutnya, kalau meniru cara Orde Baru (toh tidak ada salahnya meniru yang baik), semestinya Presiden Prabowo mengganti seluruh tim ekuin yang telah gagal dalam 10 bulan terakhir.
Publik menunggu langkah berani Presiden Prabowo, karena menurut LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat) FEBUI, yang dimuat di Majalah Tempo, kalau pemerintah gagal menjalankan kebijakan yang prudent, punya potensi menjadi negara gagal, karena kesulitan dalam pembayaran hutang dan dampak ikutan ekonomi politiknya,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis : Nyoman Sutiawan