Balinetizen.com, Jakarta
Penunggangan demonstrasi organik yang menimbulkan kerusuhan, yang diakui Presiden sebagai tindakan makar, dengan indikasi: pembakaran terhadap sejumlah gedung DPRD, Gedung Grahadi yang mempunyai nilai historis di Surabaya.
Penjarahan terhadap rumah Menteri Keuangan dan beberapa anggota DPR, untuk melahirkan persepsi publik, pemerintah baca Presiden, tidak lagi mampu mengendalikan keadaan.
Sebut saja untuk sederhananya “kudeta” merangkak untuk mengganti Presiden. Kepemimpinan Presiden Prabowo berada di ujung tanduk.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, Selasa 2 September 2025 menanggapi situasi politik akhir akhir ini.
Menurut Jro Gde Sudibya, posisi kritis Presiden bisa jadi berelasi dengan upaya serius untuk memberantas korupsi kakap di Pertamina, langkah tegas di industri sawit, rencana pembenahan tegas di industri pertambangan yang sarat perbekingan, membatasi ruang gerak oligarki.
“Ini adalah tantangan mendesak Presiden dalam “critical time”, menunjuk tim kerja tangguh yang setia pada Presiden untuk mencari solusi terhadap kondisi kini dan kondisi dadakan yang bisa menjadi casus beli kejadian besar dalam waktu dekat,” katanya.
Menurutnya, konsolidasi kekuatan dan kepemimpinan ini menjadi begitu penting, menyimak besarnya persoalan ekonomi yang dihadapi dengan risiko politik serius.
“Kalau pemicu krisis tahun 1998 adalah krisis moneter, yang dialami kelompok ekonomi Kelas Menengah Atas, akibat penutupan 36 Bank swasta. Berbeda dengan krisis sekarang yang menimpa kelas menengah bawah, akibat krisis fiscal, moneter dan kurang efektifnya pemerintahan, warisan dari pemerintahan sebelumnya,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, saat ini masyarakat menengah ke bawah, mereka kehilangan pekerjaan, makan tabungan, tabungannya semakin menipis, semakin sulit memperoleh pekerjaan dengan daya beli terus merosot.
Menurut Jro Gde Sudibya, pemerintah dengan kabinet tambun, boros, inkompeten tidak mampu memberikan harapan akan masa depan.
“Konsolidasi politik Presiden, kecerdasan dan keberanian Presiden dalam merespons krisis dengan “sense of urgency” terukur menjadi tuntutan yang mendesak,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan