Oleh : I Dewa Putu Gandita Rai Anom
Gelombang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang disertai dengan tindakan penjarahan terhadap sejumlah tempat tinggal anggota DPR RI dan pejabat tinggi negara, mewarnai kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Aksi yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 sampai dengan Minggu 31 Agustus 2025 itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa ini. Banyak yang berpendapat, itu terjadi karena rapuhnya kepercayaan rakyat kepada anggota DPR RI dan pemimpinnya.
Hindu Bali telah lama mewariskan pedoman kepemimpinan melalui semboyan atau motto Dharmaning Ksatria Mahottama. Motto ini bermakna bahwa tugas utama ksatria yang luhur adalah mengabdi, melindungi dan menegakkan kebenaran demi rakyat. Pedoman ini menjadi semboyan/motto Kabupaten Klungkung, yang di masa lalu merupakan pusat kerajaan Bali. Dharmaning Ksatria Mahottama adalah sebuah pesan yang seharusnya menjadi pegangan di tengah krisis kepemimpinan saat ini.
Dalam tradisi Hindu, ksatria tidak hanya berarti prajurit atau bangsawan, melainkan simbol seorang pemimpin yang menegakkan kebenaran (satya), melindungi rakyat (rakṣā), dan rela berkorban demi kepentingan bersama (yajña). Itulah sebabnya, kata “Mahottama” menegaskan bahwa pengabdian pemimpin bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan dharma yang luhur dan mulia.
Relevansi di Tengah Gejolak Sosial Politik
Indonesia kini menghadapi situasi yang tidak mudah: ketidakstabilan politik, lemahnya penegakan hukum, serta meningkatnya ketidakpuasan sosial. Gejala ini melahirkan berbagai bentuk aksi unjuk rasa, demonstrasi, bahkan perusakan dan pembakaran fasilitas umum hingga penjarahan di beberapa daerah. Fenomena tersebut menjadi tanda bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya mulai rapuh.
Dalam pandangan Hindu, aksi unjuk rasa memang tidak dikenal sebagai tradisi. Ajaran Hindu lebih menekankan pengendalian diri (dama), pengabdian (swadharma dan paradharma), serta kepemimpinan berbasis dharma. Itu sebabnya ajaran tapa, brata, yoga dan semadi perlu diaktualisasikan. Demikian juga ajaran tentang kepemimpinan seperti asta brata, panca sthiti dharmaning prabhu, sabda pandito ratu, dan banyak lainnya yang berserak dalam berbagai susastra Nusantara.
Namun, unjuk rasa dapat dipahami sebagai tata swara rakyat, suara nurani masyarakat yang perlu didengar sebagai bahan introspeksi bagi pemimpin. Jangan sampai suara nurani berubah menjadi ketidakpuasan bahkan anarki. Karena ketika aspirasi tidak ditanggapi dengan arif, unjuk rasa bisa berubah menjadi tindakan anarkis dan penjarahan. Inilah yang disebut adharma, kekacauan yang lahir akibat runtuhnya keadilan.
Hindu Bali telah mewariskan banyak pedoman kepemimpinan, antara lain:
Swadharma dan Paradharma yang mengandung makna bahwa kewajiban pemimpin bukan hanya kepada dirinya atau kelompoknya, tetapi terutama kepada rakyat banyak.
Ajaran paradharma paramo atma mengajarkan kepentingan umum harus lebih utama daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
Asta Brata, delapan laku kepemimpinan yang meneladani sifat alam semesta: adil seperti bumi, memberi harapan seperti bulan, hangat seperti matahari, teguh seperti gunung, dan seterusnya.
Panca Sthiti Dharmaning Prabhu yaitu lima kewajiban raja atau pemimpin yang disuratkan dalam Kitab Harjuna Sastrabahu:
Tut wuri handayani. Seorang pemimpin senantiasa memberikan dorongan/motivasi bagi anggotanya untuk melangkah ke depan tanpa ragu-ragu. Pemimpin yang baik harus menghasilkan pemimpin-pemimpin baru.
Ing madya mangun karsa. Di tengah-tengah masyarakat seorang pemimpin senantiasa memberikan bimbingan dan mengambil keputusan secara musyawarah & mufakat serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ing ngarsa sung tulada. Seorang pemimpin sebagai orang terdepan dan terpandang senantiasa memberi contoh panutan yang baik dan benar sehingga dapat dijadikan sebagai suri teladan (guru, digugu lan ditiru) masyarakat.
Sakti tanpa aji. Seorang pemimpin tidaklah selalu menggunakan kekuatan atau kekuasaan dalam mengalahkan musuh-musuhnya, namun berusaha menggunakan pendekatan pemikiran dan komunikasi (diplomasi) sehingga dapat menyadarkan dan disegani para lawannya.
Nglurug tanpa bala. Seorang pemimpin adalah seorang skatria sejati yang senantiasa bersedia secara ikhlas berada terdepan dalam beryadnya baik berkorban waktu, tenaga, materi, pikiran, bahkan jiwanya sekalipun untuk mencapai kesehateraan, keadilan, kemakmuran dan kelangsungan hidup masyarakat. Dharma kelima ini memiliki makna sama dengan motto Kabupaten Klungkung “Dharmaning Ksatria Mahottama”.
Jika kelima kewajiban ini dijalankan, rakyat akan merasa aman, sejahtera, dan dihormati. Sebaliknya, bila dilanggar, rakyat kehilangan kepercayaan, dan aksi keresahan sosial pun tidak dapat terelakkan.
Pemimpin dan Tanggung Jawab Moral
Dalam pandangan Hindu, kepemimpinan adalah yadnya, pengorbanan suci. Bila seorang pemimpin sudah tidak lagi mampu menegakkan dharma, maka seharusnya dia mundur dengan terhormat sebelum gejolak rakyat membesar.
Sikap ksatria adalah berani mengakui keterbatasan dan mengutamakan kedamaian rakyat daripada mempertahankan kursi kekuasaan. Di sinilah semboyan Dharmaning Ksatria Mahottama menjadi sangat relevan. Ia bukan sekadar semboyan daerah, melainkan pesan moral bagi semua pemimpin bangsa: bahwa kekuasaan hanyalah sarana, sedangkan tujuan utama adalah mengabdi kepada rakyat dengan tulus.
Penutup
Klungkung dengan semboyannya mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar hanya bisa berdiri kokoh jika dipimpin oleh ksatria-ksatria yang menegakkan dharma.
Dalam situasi bangsa yang penuh gejolak, para pemimpin perlu kembali pada Dharmaning Ksatria Mahottama, menjadi pelindung, pengayom, dan pengabdi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Karena sejatinya, seorang pemimpin akan dikenang bukan karena lamanya berkuasa, melainkan karena ketulusannya mengabdi demi kebenaran dan kesejahteraan bersama. Seorang pemimpin, sebagaimana ajaran Ramayana, harus menyadari kekuasaan hanyalah sarana dharma.
Tujuan utamanya adalah tegaknya dharma, bukan kedudukan dan kekuasan itu sendiri. Tokoh India Mahatma Gandhi juga mengatakan, bahwa seorang pemimpin bukan dikenang karena jabatannya, tetapi karena pesan-pesan dharmanya. “Hidupku adalah pesan-pesanku,” kata Gandhi.
Penulis adalah mantan aktivis mahasiswa Hindu Unud, pendiri dan Ketua Umum (Koordinator) FPMHD Unud 1992 – 1994, Ketua Umum Panitia Kongres Nasional I Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia tahun 1992-1994, Koordinator Forum Mahasiswa Hindu Bali (1993-1994), mantan wartawan Bali Post dan Nusa, kini Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Bappeda Provinsi Bali.