Balinetizen.com, Badung
Memagari Tukad Bangkung bukanlah solusi mengurangi warga bunuh diri (Bundir), akan tetapi dicari penyebabnya, mengapa orang memilih Bundir. Walau sisi kanan dan kiri jembatan tukad Bangkung dipasangi pagar, warga tetap saja melakukan Bundir di tempat tersebut.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, pengamat sosial ekonomi, Kamis 25 September 2025.
Diberitakan, kembali terjadi aksi bund1r di jembatan bangkung Pelaga Petang Badung. Rabu 24 September 2025.
Korban seorang laki-laki berasal dari Karangasem diduga melakukan aksinya pada tengah malam. Sementara pagi dilakukan evakuasi oleh tim gabungan keamanan beserta aparat desa Pelaga, Badung.
Dikatakan, setiap upaya negara untuk melindungi warganya patut diapresiasi. Tetapi persoalan intinya tidak dalam upaya preventif seperti ini, walaupun tetap penting.
“Tantangan mendesak yang perlu dilakukan negara dan pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial dan ekonomi adalah mendisign program kesejahteraan rakyat yang berempati pada kelompok masyarakat yang terhempas dari modernisme dan ukuran kemajuan lainnya.
Contohnya dalam kasus Bundir, pemberian konsultasi psikologi dan psikiatri di setiap Puskesmas yang mudah dijangkau warga. Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan birokrasi.
“Menyusun daftar skala prioritas untuk lebih “mewongke” menghargai mereka yang tertinggal, melalui penciptaan kesempatan produktif skala mikro perdesaan,” katanya.
Hubungan Sosial Ekonomi
Dikatakan, pembukaan lapangan pekerjaan yang ujungnya mampu meningkatkan taraf ekonomi menjadi hal yang sangat penting.
Misalnya, dana untuk pemeliharaan ternak, pertanian di tebe, pengembangan industri makanan rumahnya skala kecil. Dananya sebetulnya cukup melimpah, seperti: dana bansos yang dikelola lebih baik, dana CSR dengan memberikan kewajiban kepada perusahaan dalam pengembangan usaha mikro perdesaan.
Dikatakan, sekarang dana ini disalurkan lewat para politisi untuk tujuan elektabilitas, tidak menyentuh upaya pemberdayaan kelompok kelas pada lapisan yang paling bawah.
Menurutnya, pendekatan di dalam penanggulangan kemiskinan mesti diubah dari pendekatan angka statistik, ke pendekatan wajah.
“Pejabat publik, Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota DPRD lebih sering berdialog dengan masyarakat miskin, mengenali wajah-wajah mereka. Barangkali dengan pendekatan seperti itu, mereka masyarakat miskin tetap tentang menghadapi hidup ini, “kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, penyusunan program penanggulangan kemiskinan, berbasis membayangkan wajah-wajah kaum miskin yang harus dituntaskan kemiskinannya. Kebijakan empati yang membumi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan