Darurat Ekonomi dalam Pendapat Aliansi Ekonom Indonesia : Biaya Pungli Sangat Tinggi

0
478

Ilustrasi

Balinetizen.com, Jakarta

Majalah Tempo edisi 22-28 September 2025 memberitakan diskusi antara Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) dengan Dewan Ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam pertemuan ini AEI menyampaikan sejumlah data yang pantas untuk disimak.

Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Sabtu 27 September 27 September 2025.

Dikatakan, data 2010 – 2020 sebelum Pandemi Covid-19 perekonomian tumbuh 5,4 persen dan upah riil terungkit 5,1 persen. Kondisi berubah 2022-2024 ekonomi tumbuh 5 persen, tapi upah riil hanya naik 1,2 persen.

“AEI mencatat: kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah mandek, sementara kelompok atas melesat,” katanya.

Dikatakan, Data Aliansi menunjukkan 15 persen usaha kecil, 24 persen usaha menengah, 35 persen usaha besar harus membayar pungli.

Menurut Jro Gde Sudibya, Aliansi menghitung, alokasi APBN untuk program populis seperti: MBG, Penghiliran, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat serta 3 juta rumah mencapai Rp.1,414 T, 37,4 persen dari APBN.

“Data-data dari Aliansi di atas memberikan penggambaran terhadap beberapa persoalan struktural, kultural dan sistemik dari perekonomian Indonesia selama ini, yang sekaligus menggambarkan Indonesia mengalami DARURAT EKONOMI,” katanya.

Dikatakan, ketimpangan pendapatan yang luar biasa tajam, tetapi tidak ada langkah serius, sistemik dalam perspektif jangka panjang untuk menanggulanginya.

Menurutnya, tingginya biaya pungli yang menggambarkan ekonomi biaya tinggi yang menjadi “penyakit” dalam perekonomian, yang menyumbat kegiatan usaha dan menghalangi kegiatan investasi.

Dikatakan, alokasi anggaran yang terlalu besar untuk proyek populis tanpa perencanaan yang matang, disiplin fiscal yang kedodoran dengan dugaan moral hazard dalam skala besar, bisa menjadi pemicu krisis fiscal.

“Dimana, hutang pemerintah terus bertambah, pertumbuhan ekonomi inklusif tidak terjadi, ketidak-stabilan sosial meningkat karena terpuruknya kelas menengah bawah, terjadi lingkaran setan utang, utang bertambah terus kemampuan bayar utang stagnan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.

Baca Juga :  Penarikan Dana BI 200 Triliun, Semakin Terbuka, Bisa Menjadi Pemicu Krisis Keuangan

Jurnalis Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here