Balinetizen.com, Denpasar
AWK memang terampil “menelikung” di tikungan untuk “hot issue” yang muncul. AWK semestinya lebih memperhatikan Etika Publik dalam Manuver Politiknya dan tidak sekadar mencari popularitas di masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, Sabtu 27 September 2025.
Menurutnya, sah-sah saja sebagai politisi yang butuh popularitas dan kemudian menjadi elektabilitas.
” Semestinya berikan kesempatan kepada Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset, Perizinan) DPRD Bali bekerja dengan pengawasan publik ketat, untuk tidak mengalami risiko “masuk angin”,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan,publik justru mempertanyakan kinerja AWK yang mewakili kepentingan Bali sebagai representasi wilayah dalam realitas politik Jakarta yang “keras”.
Menurutnya, pengamat paham kewenangan DPD amat sangat terbatas dalam fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan dibanding kan dengan DPR.
“Semestinya di tengah keterbatasan kewenangan ini AWK dan 3 anggota DPD lainnya bermanuver untuk “nindihin gumi”Bali di forum nasional. Sebut saja dengan kebijakan fiscal baru pemerintah, dalam APBN 2026 rencana transfer daerah akan dipangkas 24,7 persen setara dengan Rp.210 T,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, Bali mengalami hal yang sama, sebut saja sentralisasi fiscal akan memberikan tekanan terhadap APBD Bali tahun 2026.
“AWK dkk.semestinya berjuang keras untuk tidak terjadi pemotongan transfer daerah tsb,” katanya.
Menurutnya, AWK dkk. Hendaknya segera mengajukan usulan dalam Sidang Pleno DPD untuk tujuan di atas. Menyiapkan rancangan Revisi UU Transfer Daerah berbasis kajian akademik, sehingga Bali sebagai DTW dunia menghasilkan devisa melimpah, memperoleh perlakuan lebih adil dalam formula transfer daerah.
Menurut Jro Gde Sudibya, komunikasi publik AWK yang mengesankan diri sebagai Senator, model Senator dalam sistem BI Kamiral di AS semestinya dikoreksi oleh ybs.karena tidak patut dari sisi etika publik.
“Kewenangan konstitusional begitu terbatas, seakan-akan membangun citra diri model Senator di AS yang mempunyai kewenangan membatalkan kebijakan pemerintah dan UU,” katanya.
Menurutnya, setiap itikad baik untuk kepentingan Bali dan masa depannya patut diapresiasi, tetapi tetap harus “manut sesana”, etika publik yang berlaku dan juga limitasi, pembatasan kewenangan yang diatur konstitusi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan