Balinetizen.com, Jakarta
Proyek Infrastruktur: Pelabuhan Laut, Jalan Tol, Bandara, IKN, dan Proyek Lainnya, Gagal dari Indikator Ekonomi Makro.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Selasa 11 Nopember 2025.
Menkeu Sri Mulyani di depan sidang DPR Komisi XI menyatakan utang pemerintah per akhir Juni 2025 Rp.10,280 T, belum termasuk utang BUMN, termasuk BUMN Karya yang ditugaskan pemerintah membangun infrastruktur.
Dikatakan, menurut sejumlah pengamat, Rp.7,500 T untuk mendanai infrastruktur di era Presiden Joko Widodo.
Menurut Jro Gde Sudibya jumlah dana besar telah diguyurkan, tetapi angka indikator ekonomi makro tidak kunjung membaik.
Berdasarkan opini Majalah Tempo, di era kepemimpinan Jokowi, rata-rata pertumbuhan per tahun hanya 4,6 persen, lebih rendah dari era SBY dengan pertumbuhan 6 persen. Secara makro ekonomi, besarnya investasi di sektor infrastruktur tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dikatakan, Tax ratio, perbandingan antara pnerimaan negara dari pajak terhadap GDP tetap sekitar 9 persen, ini berarti investasi infrastruktur tidak menaikkan pendapatan masyarakat secara signifikan, sehingga penerimaan negara dari pajak punya kecenderungan stagnan.
Menurutnya, Ekspor Indonesia tetap didominasi oleh bahan mentah yang belum diolah seperti: minyak sawit, Batubara, Nikel, yang berarti upaya menurunkan biaya logistik untuk mendorong ekspor dari industri manufaktur tidak terjadi.
“Padahal janji Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dengan fokus untuk penurunan biaya logistik yang di tahun 2014 diperkirakan 35 persen dari GDP.Infrastruktur dengan utang terus dibangun, tetapi progres penurunan biaya logistik tidak diumumkan ke publik, tetapi faktanya industri manufaktur tetap tidak mampu bersaing di pasar ekspor,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, Akibatnya beban fiscal bagi Pemerintahan Prabowo semakin berat untuk pembayaran utang plus bunganya, yang tahun ini diperkirakan Rp.800 T dan tahun 2026 Rp.1,350 T.
“Dari sisi tampilan fisik, Bandara Kulon Progo, Kertajati sepi pengunjung, pelabuhan laut Patimbam tidak bisa dimanfaatkan karena terjadi kesalahan dalam perencanaan proyek,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Menurutnya, proyek IKN dengan dana negara Rp.70 T terancam mangkrak, padahal kesepakatan pemerintah dan DPR pendanaan IKN melalui investasi swasta dengan Ro.0 APBN.
“Begitu juga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan nilai utang Rp.116 T dengan bunga per tahun Rp.2 T, bentuk nyata kegagalan proyek infrastruktur yang sembrono dalam perencanaan plus dugaan moral hazard,” katanya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan