Balinetizen.com, Denpasar –
Banjir bandang 10 September 2025, di sasih Ketiga Kangkang, di musim panas yang lazimnya paling terik, membuka kotak pandora dari anomali (kekacauan) yang lain, DAS Tukad Ayung yang rusak parah, pelanggaran massif pembangunan fasilitas wisata yang selama ini tanpa kontrol, alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendali.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, intelektual Hindu, penulis buku Agama Hindu dan Kebudayaan Bali, Kamis 4 Nopember 2025.
Dikatakan, Pejabat publik kesannya gagap dan “kepupungan”, tanpa “sense of crisis”, business as usual”, tanpa penyiapan program mitigasi jika terjadi banjir bandang lebih besar, karena risiko iklim menunjukkan indikasi tsb.
“Pernyataan lepas sambil lalu, “lips service” pencitraan, tanpa program “sense of urgency” program penyelamatan Bali,” katanya.
Dikatakan, muncul jawaban yang tergolong awam, dengan dana yang cukup semuanya akan selesai. Padahal dana yang cukup memerlukan kepemimpinan yang berintegritas, birokrasi yang kompeten dan loyal, disiplin yang kuat tidak saja bagi masyarakat tetapi juga bagi para politisi yang berkuasa.
Menurut Jro Gde Sudibya, Anomali sosial kultural, seperti musibah di Pura pada saat piodalan di sebuah desa di Badung Utara, memberikan indikasi “taksu” tempat suci kita tidak saja menurun.
Masih menurut Jro Gde Sudibya, tetapi juga semakin tercemar, berkah niskala kurang disyukuri, sehingga pengabdian yang semestinya dilakukan dengan tulus, sekarang menjadi sarat pamrih, sehingga bhakti tanpa ketulusan tidak mampu menghasilkan karma baik.
Kemerosotan kualitas kehidupan yang terus semakin massif berlangsung tanpa disadari dan atau pura-pura tidak disadari.
Dikatakan, Anomali sosial kultural dalam bentuknya yang lain, diberitakan di medsos, para pengusaha wisata yang dilakukan penertiban karena melanggar aturan, melakukan perlawanan dengan memasang sejumlah seng di persawahan yang sangat mengganggu kenyamanan wisatawan.
“Bentuk pembangkangan terhadap otoritas yang selama ini lemah dan serba boleh,” katanya.
Dikatakan, Anomali di atas memerlukan pemikiran dan kontemplasi lebih serius dengan dimensi jangka panjang, tidak sekadar matematika politik 5 tahun untuk keberlanjutan kekuasaan.
“Masyarakat semestinya semakin cerdas, tidak sekadar (maaf) “monoh” “belog” bodoh dan kemudian dijadikan bulan-bulanan politik oleh politisi demagog, sekadar pintar bikin janji tetapi minus program aksi pro rakyat,” kata Jro Gde Sudibya, intelektual Hindu, penulis buku Agama Hindu dan Kebudayaan Bali.
Jurnalis Nyoman Sutiawan