Balinetizen.com, Jakarta
Seleksi Hakim MK di DPR tidak Elok, Menggambarkan Arogansi DPR. DPR sebagai lembaga sangat arogan, mengingkari mekanisme kerja yang telah mereka sepakati, untuk kepentingan politik mereka.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi politik, Kamis 29 Januari 2026.
Dikatakan, proses pengambilan keputusan yang menyimpang, lebih membuka tabir ke publik, “jatah” hakim MK dari DPR bisa mereka dilakukan dengan melanggar mekanisme kerja, etika dan kepantasan publik.
“DPR tidak belajar dari “kealpaan” masa lalu, dengan mengganti secara “semena-mena” terhadap hakim MK yang merupakan usulan DPR,” katanya.
Dikatakan, Demo besar akhir Agustus, dengan tuntutan publik 17+8 agar DPR memperbaiki kinerjanya tidak mereka gubris.
” Publik tahu sampai hari ini ratusan mahasiswa masih ditahan polisi karena demo di atas, dan bahkan diberitakan ada yang meninggal,” katanya seraya menambahkan publik menilai kinerja DPR buruk, dalam: anggaran, legislasi dan pengawasan publik.
Dikatakan, Alambil contoh APBN 2026 anggaran MBG lebih besar dari anggaran pendidikan yang menurut Konstitusi sekurang-kurangnya 20 persen dari total anggaran pembangunan, tetapi mereka “diam seribu bahasa”.
Dikatakan, dengan gaji resmi Rp.230 juta per bulan, belum terhitung kemungkinan pendapatan dari perdagangan pengaruh “trading influence” kekuasaan, rasanya DPR menjadi beban negara bangsa dalam membangun proses demokrasi berkualitas. Dalam konteks ini, tuntutan publik agar DPR segera dibubarkan, mempunyai nalar dan relevansinya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan