oleh: Herru Prasetyo, Jurnalis Senior
Indonesia hari ini terasa seperti berputar dalam lingkaran cerita lama. Dua kisah klasik—Petruk Dadi Ratu dan The Emperor’s New Clothes karya Hans Christian Andersen—datang dari latar budaya berbeda, tetapi bertemu pada pesan yang sama: kekuasaan mudah terjebak ilusi ketika kebenaran tak lagi didengar.
Dalam lakon Petruk Dadi Ratu, ada dua versi cerita. Versi pertama menyebut Petruk mendapat wahyu keprabon—sebuah ujian tentang bagaimana memimpin dengan arif ketika duduk di kursi tertinggi. Namun ujian itu gagal dijalani. Petruk lupa diri, memerintah semaunya, sementara rakyat menanggung derita. Orang-orang di sekelilingnya merasa telah bekerja dengan baik, merasa paling tahu apa yang terbaik bagi rakyat. Akhir cerita: gejolak tak terelakkan, Petruk tumbang di tengah jalan karena tak sanggup memikul wahyu kepemimpinan.
Versi lain lebih getir. Petruk mencuri wahyu keprabon—sesuatu yang memang bukan haknya. Akibatnya, ia memimpin dalam keadaan “mabuk kuasa”: sakau, teler, dan kehilangan kejernihan. Dua versi, satu kesimpulan: kekuasaan tanpa kesadaran diri hanya akan menjauh dari rakyat.
Dongeng The Emperor’s New Clothes menyuguhkan cermin yang tak kalah tajam. Seorang raja terpesona pada penampilan dan pujian. Dua penjahit datang menawarkan pakaian luar biasa—konon hanya bisa dilihat oleh orang terhormat dan setia. Tak seorang pun berani berkata jujur ketika sebenarnya tak ada pakaian sehelai pun. Semua takut dicap bodoh atau tak layak. Hingga seorang anak kecil, dengan polos dan tanpa beban, berteriak: “Raja telanjang!”
Di titik itulah ilusi runtuh.
Kedua kisah ini terasa relevan ketika kita menatap berbagai paradoks kebijakan hari ini. Ambil contoh program MBG yang menuai kritik tajam akibat kasus keracunan makanan pada siswa. Di lapangan muncul pertanyaan soal pengawasan dan tanggung jawab, namun sanksi terhadap dapur penyedia nyaris tak terdengar. Di saat bersamaan, narasi keberhasilan dikumandangkan: dipuji pihak luar, disebut sukses lewat survei, bahkan diklaim lebih penting daripada penciptaan lapangan kerja. Jarak antara klaim dan pengalaman publik pun melebar—membuat banyak orang “vertigo”.
Belum lagi ironi penegakan hukum dalam sejumlah kasus kriminal, ketika korban justru kembali menjadi pihak yang dirugikan. Pernyataan resmi terasa jungkir balik dibandingkan realitas. Seolah-olah yang terjadi baik-baik saja, sementara di bawah panggung, keresahan menumpuk.
Di sinilah bahaya terbesar kekuasaan: ketika ia hanya mendengar tepuk tangan dari lingkar terdekat. Ketika kritik dianggap gangguan, bukan alarm. Ketika fakta kalah oleh imajinasi tentang keberhasilan.
Kisah Petruk dan sang Raja telanjang mengingatkan kita bahwa kekuasaan selalu membutuhkan cermin—dan cermin itu bernama kejujuran. Rakyat, pers, dan suara-suara kritis berperan seperti anak kecil dalam dongeng Andersen: sederhana, jujur, dan sering kali dianggap mengganggu. Padahal justru merekalah penanda sehatnya ruang publik.
Jika tidak, sejarah—atau setidaknya cerita-cerita lama—akan kembali menuliskan akhir yang sama. Dan seperti biasa, yang paling dulu menanggung akibatnya adalah rakyat.*