Balinetizen.com, Denpasar
Risiko tinggi kegagalan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dengan serapan dana yang besar,sudah semestinya pemerintah mengkaji ulang program ini, sebut saja besaran programmnya.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, berpengalaman dalam pendampingan lembaga keuangan mikro perdesaan, pengamat ekonomi, Kamis 26 Februari 2026.
Dikatakan, mengambil alih dana Desa tahun 2026, 58 persen dari total Rp.60 T, setara dengan Rp.35 T, yang akan menekan pembangunan di perdesaan, dalam: pembangunan infrastruktur, sejumlah program lainnya terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertumbuhan ekonomi perdesaan akan berdampak dan mengalami tekanan.
Menurutnya, belum lagi soal skema kredit modal kerja dari Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) rencana senilai Rp.400 T, dengan risiko kemacetan kredit, karena menurut sejarah pendirian koperasi di negeri ini semenjak awal kemerdekaan, karena dengan sistem komando dari atas, top down, mengabaikan inisiatif dari bawah para anggota, koperasi punya risiko tinggi untuk gagal.
“Kegagalan Koperasi akan membebani Bank Himbara dan atau dana Desa yang dijadikan jaminan. Risiko keuangan dari pendirian Koperasi ini menjadi tinggi. Di samping risiko lainnya, menjadi pesaing utama lembaga keuangan mikro yang sudah mapan di perdesaan, dan juga pelaku UMKM perdesaan,” katanya.
Menurut Jro Gede Sudibya, rencana pembelian 105 ribu kendaraan Niaga dari India dengan nilai Rp.24,66 T, pembelian ini berkontribusi positif terhadap ekonomi India, berdampak buruk terhadap ekonomi dalam negeri.
Dari kajian modeling ekonomi dari Celios (Kompas, 23/2/2026), impor mobil ini berdampak negatif bagi ekonomi dalam negeri dengan rincian kerugian: Rp.39,29 T merugikan ekonomi dan menggerus PDB (Produk Domestik Bruto). Kerugian Rp.39, 05 T menurunkan pendapatan masyarakat.
Dikatakan, kerugian Rp.21,67 T memangkas surplus usaha industri otomatis. Kerugian Rp.17,38 T mengurangi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomatis, Kerugian Rp.240 M menekan penerimaan pajak bersih.
Menurutnya, pembelian otomotif dari India merugikan 330 ribu orang tenaga kerja lokal. Permodelan ekonomi ini belum tentu akurat, bisa saja bias ke kepentingan industri otomotif, tetapi analisis ini perlu dipertimbangkan pemerintah.
Menurutnya, Risiko tinggi kegagalan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dengan serapan dana yang besar,sudah semestinya pemerintah mengkaji ulang program ini, sebut saja besaran programmnya.
“Tidak mesti serentak berdiri 80 ribu Kopdes, tetapi dibuat permodelan di sejumlah daerah, jika permodelan berhasil baru ditambah secara bertahap dengan prinsip “learning by doing”. Dari curve belajar pendirian kopdes didirikan secara bertahap sebut saja 5 tahun ke depan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, berpengalaman dalam pendampingan lembaga keuangan mikro perdesaan, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan