Balinetizen.com, Denpasar
Usai dikukuhkan, pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali langsung menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di Hotel Harris Cokroaminoto Denpasar, Jumat (28/2/2026).
Agenda ini menjadi langkah awal konsolidasi program kerja MUI Bali periode 2025–2030.
Pengukuhan pengurus dilakukan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, KH Masduki Baidlowi. Dalam sambutannya, Masduki menegaskan pentingnya adaptasi MUI terhadap perubahan zaman, khususnya dalam bidang dakwah dan komunikasi publik.
Masduki menekankan bahwa MUI bukan sekadar representasi organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, atau Persis.
Ia menyebut, lebih dari 30 persen umat Islam di Indonesia tidak tergabung dalam ormas tertentu, namun tetap menjadikan MUI sebagai rujukan keagamaan.
“MUI adalah tenda besar dan organisasi payung. Kita harus terus memperbarui semangat dan program agar tetap relevan, termasuk di Bali,” ujarnya.
Masduki menyoroti pergeseran besar dalam pola dakwah. Saat ini, sekitar 64 persen penduduk Indonesia merupakan generasi muda—milenial, Gen Z, dan Gen Alpha—yang tumbuh sebagai digital native. Kondisi ini menyebabkan otoritas keagamaan bergeser, dari figur ulama secara fisik ke sistem algoritma media sosial.
Menurutnya, metode dakwah lama ala baby boomer tidak lagi efektif menjangkau anak muda yang kritis dan melek informasi. Karena itu, ia meminta MUI Bali mengadopsi dakwah berbasis teknologi dan media digital, sejalan dengan prinsip dakwah bil hikmah.
Masduki juga mengingatkan pentingnya peran umat Islam sebagai bagian integral dari masyarakat Bali yang majemuk. Dengan jumlah umat Islam sekitar 500 ribu jiwa atau 10 persen dari populasi Bali, keterbukaan dan kerja sama lintas komunitas menjadi kunci menjaga harmoni.
Ia memuji kearifan lokal Bali seperti sistem Subak yang diakui dunia sebagai model gotong royong dan pembangunan inklusif, selaras dengan nilai universal Islam.
“Jangan membangun komunitas yang eksklusif karena itu bisa memicu radikalisme. Kita harus menyatu dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Seirama dengan itu, sambutan Wayan Koster yang dibacakan Asisten I Pemprov Bali, Dewa Mahendra Putra, menekankan cepatnya arus informasi di era digital yang menuntut adaptasi semua pihak, termasuk ulama.
Gubernur Bali meminta MUI berperan aktif mencegah potensi radikalisme melalui narasi keagamaan yang menyejukkan dan mempersatukan, demi menjaga keamanan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Di sektor ekonomi, ia juga mendorong penguatan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal.
Ketua MUI Provinsi Bali, KH Mahrusun Hadiyono, menegaskan bahwa ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan umat harus peka terhadap perubahan zaman.
“Metode dan cara kerja ulama harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih,” katanya.
Ia meminta jajaran pengurus yang baru dikukuhkan untuk mengakselerasi program kerja dengan pendekatan modern dan profesional.
Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda I, Feri Hendri, melaporkan adanya kerja sama melalui nota kesepahaman dengan sejumlah BUMN, seperti Bulog dan Pegadaian Syariah, guna mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Mukerda I MUI Bali mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Masyarakat Bali yang Sejahtera dan Berkeadilan”.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)