Balinetizen.com, Jembrana
Pemerintah Kabupaten Jembrana secara resmi menerima hasil Kajian Regional Diagnostic Tahun 2025 dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana, Jumat (13/3/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dan dihadiri oleh jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Kegiatan ini juga menghadirkan Direksi dan perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, serta tim ahli dari International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) FEB IPB University yang terlibat dalam penyusunan kajian tersebut.
Kajian Regional Diagnostic Tahun 2025 merupakan dokumen akademik strategis yang disusun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana, PT SMI, dan InterCAFE FEB IPB University. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan atau kompas pembangunan daerah guna memastikan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efisien di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Dalam kajian tersebut dipaparkan kondisi riil Kabupaten Jembrana yang masih menghadapi keterbatasan fiskal. Struktur APBD Jembrana saat ini masih bergantung cukup besar pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat.
Sebagai wilayah yang dikenal sebagai “Etalase Barat Pulau Bali” dan menjadi pintu gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana juga masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan. Salah satunya adalah kendala konektivitas, seperti kepadatan lalu lintas pada jalur Jembrana–Denpasar yang berdampak pada distribusi logistik dan minat investasi di daerah.
Kondisi tersebut turut memengaruhi realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masih relatif terbatas, sehingga berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil metodologi kajian, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan tiga fokus utama dalam pelaksanaan Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2029, yakni akselerasi konektivitas, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta penguatan kemandirian ekonomi daerah.
Pada aspek konektivitas, pemerintah mendorong optimalisasi infrastruktur jalan kabupaten melalui pemanfaatan teknologi pemantauan real-time serta peningkatan efisiensi sistem transportasi publik. Sementara itu, dalam peningkatan pelayanan dasar, pemerintah menargetkan perluasan akses air bersih dan perbaikan sistem drainase di kawasan padat penduduk sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Adapun pada sektor ekonomi, pemerintah menekankan penguatan infrastruktur irigasi dan pasar guna meningkatkan nilai tambah pada sektor pertanian dan kelautan, sehingga Jembrana tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, pemerintah daerah juga mendorong seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai instrumen dalam menentukan prioritas program pembangunan.
Melalui pendekatan ini, setiap program pembangunan akan diseleksi secara lebih ketat berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu dampak ekonomi, kontribusi terhadap peningkatan PAD, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga didorong untuk terus berinovasi dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD, termasuk memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga pembiayaan seperti PT SMI guna mendukung percepatan pembangunan daerah. (Prokopim Jembrana)