Balinetizen.com, Denpasar
Pemda Bali dan jajaran di bawahnya telah gagal menyediakan jasa pelayanan publik yang paling dasar kebersihan, kesehatan dan keindahan. Padahal APBD nya besar, Bali sekitar Rp.7 T, Badung sekitar Rp.12 T.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Rabu 8 April 2026.
Dikatakan, APBD yang semestinya diprioritaskan untuk pelayanan publik pokok seperti: kebersihan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, telah diboroskan untuk melayani kepentingan eksekutif dan legislatif, plus dana bansos untuk tujuan “politicking”.
Menurut Jro Gde Sudibya, Krisis sampah telah menggerus brand Bali sebagai DTW utama, plus kemacetan dan angka kriminalitas yang naik tajam.
“Tamsilnya, analogi yang tidak seluruhnya tepat, “ayam yang menghasilkan telur emas, tidak dirawat, tetapi hanya mau dinikmati telurnya”,” katanya.
Dikatakan, Bentuk filosofi kepemimpinan yang ngawur. Wacana memindahkan TPA Suwung ke Gunaksa, sekaligus membuka kotak pandora, proyek mercu suar PKB Klungkung yang menyerap dana Pemda yang besar tidak direncanakan dengan matang.
Menurutnya, Dana PEN Rp.1,5 T telah “ditanam”, ratusan milyar rupiah dana untuk bagi perusahaan daerah untuk mendanai proyek ini juga sudah dilakukan. 420 ha pembebasan tanah, sebagian tanah negara tidak terlalu jelas masa depan proyeknya, sekarang “ujug-ujug” menjadi kawasan pembuangan sampah.
Menurut Jro Gde Sudibya, Buatlah keputusan yang matang dengan perspektif jangka panjang, bagaimana publik yang masih waras membayangkan PKB dengan dana triliun berdampingan dengan “gunungan” sampah. Timbul pertanyaan menggelitik, apakah tidak sebaiknya proyek ini dibatalkan di tengah dana Pemda yang super cekak.
Dikatakan, Pemotongan dana transfer daerah sebesar 24 persen membuat kas daerah Bali “megap-megap”. Ada rencana memotong 50 persen TPP ASN mulai bulan April 2026 yang membuat ASN resah.
Jurnalis Nyoman Sutiawan