Judul 2:
Balinetizen.com, Jakarta
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Parta, kebijakan mengenakan pajak terhadap kebutuhan dasar masyarakat merupakan langkah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah sangat membebani masyarakat, sehingga penambahan pajak hanya akan memperparah keadaan.
“Tanpa pajak saja rakyat sudah susah untuk makan apalagi kena pajak. Harga beras naik, minyak goreng mahal, gula dan cabai terus bergejolak. Kalau sembako dikenakan PPN, ini bisa makin menekan kehidupan masyarakat kecil,” ujar Nyoman Parta dengan nada tegas.
Legislator asal Bali itu, menilai sembako bukan barang mewah, melainkan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Karena itu, negara seharusnya hadir melindungi daya beli rakyat, bukan menjadikan kebutuhan dasar sebagai objek pajak.
“Sembako itu kebutuhan primer. Semua orang membutuhkannya, terutama rakyat kecil. Kalau dikenakan pajak, maka dampaknya langsung terasa di meja makan masyarakat. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kemampuan rakyat bertahan hidup,” katanya.
Parta menegaskan, kebijakan pajak terhadap sembako berpotensi memicu kenaikan harga secara berantai. Pedagang akan menyesuaikan harga jual, distributor menaikkan biaya distribusi, dan pada akhirnya masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan memiliki dampak sosial yang serius, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga ancaman stunting pada anak-anak akibat menurunnya kualitas konsumsi keluarga.
“Kalau harga kebutuhan pokok makin mahal, yang dikorbankan biasanya kualitas makanan keluarga. Ini berbahaya karena bisa berdampak pada gizi anak-anak dan meningkatkan risiko stunting. Negara jangan sampai mengambil kebijakan yang membuat rakyat makin tercekik,” tegasnya.
Bagi Parta, pemerintah seharusnya lebih fokus mencari sumber penerimaan negara dari sektor lain yang tidak membebani masyarakat kecil. Ia menilai optimalisasi penerimaan dari sektor sumber daya alam, pajak korporasi besar, hingga pemberantasan kebocoran anggaran jauh lebih tepat dibanding membebani sembako dengan PPN.
“Cari pemasukan negara jangan dari kebutuhan makan rakyat. Negara masih punya banyak sumber penerimaan lain yang bisa dioptimalkan tanpa harus menyentuh sembako,” ujarnya.
Politikus PDIP itu juga memastikan akan mengawal persoalan tersebut di parlemen dan memperjuangkan agar sembako tetap bebas dari pengenaan PPN.
“Rakyat butuh harga pangan murah dan terjangkau, bukan pajak baru yang membuat hidup makin berat. pihaknnya akan berdiri bersama rakyat untuk menolak PPN sembako,” pungkasnya.
===
Tolak PPN Sembako, I Nyoman Parta: Negara Jangan Cekik Rakyat Kecil!
JAKARTA, METROBALI.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, melontarkan kritik keras terhadap rencana pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako. Pernyataan tegas ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/5/2026).
Menurut legislator asal Bali ini, kebijakan memajaki kebutuhan dasar adalah langkah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Mengingat kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, kenaikan harga pangan sudah menjadi beban berat bagi masyarakat.
Nyoman Parta menekankan bahwa sembako merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menilai negara seharusnya hadir untuk menjaga daya beli, bukan justru menambah beban finansial pada piring nasi rakyat.
“Tanpa pajak saja rakyat sudah susah untuk makan, apalagi kena pajak. Harga beras, minyak goreng, gula, dan cabai terus bergejolak. Kalau sembako kena PPN, ini makin menekan kehidupan rakyat kecil,” ujar Parta dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Parta memperingatkan bahwa PPN sembako akan memicu efek domino. Penyesuaian harga tidak hanya terjadi di tingkat pengecer, tetapi juga pada rantai distribusi. Dampak sosial yang paling mengkhawatirkan adalah:
Meningkatnya Angka Kemiskinan: Daya beli yang menurun drastis.
Ancaman Stunting: Keluarga cenderung menurunkan kualitas gizi makanan demi penghematan.
Kesehatan Anak: Penurunan kualitas konsumsi keluarga berdampak jangka panjang pada generasi mendatang.
”Ini bukan soal angka semata, tapi soal kemampuan rakyat bertahan hidup. Jangan sampai kebijakan negara justru membuat rakyat makin tercekik,” tambahnya.
Politikus PDIP ini menyarankan agar pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara. Dibandingkan membebani kebutuhan meja makan rakyat, ia mendorong pemerintah untuk fokus pada:
Optimalisasi Sektor Sumber Daya Alam (SDA).
Pajak Korporasi Besar.
Pemberantasan Kebocoran Anggaran.
I Nyoman Parta memastikan akan mengawal isu ini di parlemen. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan agar sembako tetap bebas dari PPN demi memastikan harga pangan tetap murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.(Ist)