Balinetizen.com, Buleleng –
Upaya memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat mulai dibangun melalui pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di Kabupaten Buleleng, Rabu (20/5). Kegiatan ini menjadi pelaksanaan perdana program P2P di Provinsi Bali yang nantinya dijalankan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif bukan sekadar kegiatan edukatif, melainkan strategi kelembagaan untuk membangun ekosistem pengawasan pemilu yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat.
Menurut Ariyani, demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan prosedur, tetapi juga oleh tingkat pemahaman publik terhadap nilai demokrasi serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan rakyat.
“P2P ini kami dorong sebagai ruang pembelajaran bersama, agar kelompok dan organisasi masyarakat tidak hanya memahami demokrasi secara normatif, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam praktik pengawasan,” ujarnya saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kantor Bawaslu Buleleng, Rabu (20/5).
Ia menjelaskan, program P2P dirancang untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui terbentuknya komunitas pengawas partisipatif yang mampu bergerak secara mandiri serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.
“Yang kami harapkan bukan sekadar partisipasi sesaat, tetapi terbentuknya jejaring yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat secara lebih luas. Pengawasan pemilu harus menjadi gerakan bersama,” kata Srikandi Bawaslu Bali asal Buleleng ini.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, dalam sambutannya menilai pelaksanaan P2P yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna penting untuk membangun kembali semangat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Ia menegaskan bahwa menjaga demokrasi tidak dapat dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu, tetapi memerlukan kesadaran dan keterlibatan publik secara aktif.
“Demokrasi tidak bisa dijaga sendiri oleh penyelenggara. Diperlukan keterlibatan masyarakat yang sadar dan memiliki komitmen untuk ikut mengawasi,” ujarnya.
Carna juga menaruh perhatian pada masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam proses pemilu yang dinilai masih diwarnai sikap apatis. Karena itu, ia berharap forum P2P mampu melahirkan langkah nyata yang berlanjut di lingkungan komunitas peserta.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan ruang-ruang diskusi lanjutan dan gerakan konkret di masyarakat. Keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan demokrasi,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan dalam ruang terbatas dengan durasi yang relatif panjang dirancang untuk memperkuat interaksi antarpeserta sehingga terbangun solidaritas dan kekompakan dalam membangun gerakan pengawasan partisipatif di Kabupaten Buleleng. GS