Balinetizen.com, Denpasar
Beredar di media sosial selebaran promosi tentang rencana proyek percepatan pembangunan Bali sampai tahun 2030 dari Gubernur Koster yang memuat sejumlah rencana proyek, seperti Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Klungkung, pembangunan gedung parkir bertingkat di Desa Batur dan pengembangan beberapa pelabuhan laut.
“Proyek yang dapat dikategorikan “mercu suar”, karena menyerap dana besar, diperkirakan puluhan triliun rupiah, dampak penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan (multiplier effect) bagi masyarakat lokal minimal,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, proyek besar ini adalah percepatan pembangunan, yang membuat tekanan ekologi Bali semakin tinggi, berbarengan dengan eksodus penduduk luar Bali yang semakin deras, tekanan ruang yang semakin tinggi.
Menurut Jro Gde Sudibya, pasca banjir bandang 10 September yang “menerjang” Denpasar, Badung, Gianyar telah membuka kotak pandora besarnya kerusakan lingkungan yang dihadapi Bali, “gumine benyah latig”, dengan kerusakan lingkungan yang nyaris tak terpulihkan.
“Begitu juga temuan Pansus TRAP DPRD Bali memberikan penggambaran jelas tentang krisis lingkungan yang sedang menimpa Bali,” katanya.
Berangkat dari realitas ekologis ini, lanjut Jro Gde Sudibya, semestinya Gubernur Koster bersama DPRD Bali, sampai tahun 2030 mendisign kebijakan pembangunan, dengan tema utama Penyelamatan Alam Bali dan Kebudayaan Bali.
Program Penyelamatan Bali, sebut saja Bali’s Safeguard Clausule, memuat rincian program, pertama, penegakan hukum lingkungan, revisi kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan tata ruang, pembenahan perizinan sesuai Temuan Pansus TRAP DPRD Bali. Kedua, prioritas proyek pembangunan diarahkan ke program penyelamatan sistem ekologi Bali dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dikatakan, program penyelamatan sistem ekologi Bali, berangkat dari perspektif “Nyagara – Gunung”, penyelamatan, pembenahan, pelestarian: laut, DAS, Danau, Hutan dan Gunung. Program penyelamatan pemberi solusi terhadap derita, “penderitaan” yang dialami “gumi” Bali.
Menurut Jro Gde Sudibya, perlu dibangun dan direalisasikan program pemberdayaan ekonomi rakyat. peningkatan produktivitas petani, pengembangan UMKM terutama di akar rumput yang menjadi pelaku usaha di pasar perdesaan dan perkotaan model Tentene.
Dikatakan, perlu dukungan finansial kepada LPD, Bumdes, Koperasi Mandiri yang sudah belasan tahun terbukti mengungkit ekonomi rakyat.
Menurut Jro Gde Sudibya, pengembangan industri kerajinan berbasis teknologi dengan orientasi pasar, bukan sekadar proyek pemerintah yang boros dan kemudian tidak efektif. Pengembangan pariwisata perdesaan melalui penyediaan infrastruktur yang lebih memadai, peningkatan kualitas SDM perdesaan untuk program ini.
Ketiga, katanya pembenahan sistemik dalam manajemen industri pariwisata, design aturan yang ketat tanpa mengurangi dimensi pelayanan. Pengaturan bertanggung-jawab perlu dilakukan untuk menghilangkan image/citra industri pariwisata seperti “rimba raya” tanpa kejelasan regulasi dan penegakan hukumnya. Untuk menghentikan kritik satire tentang industri pariwisata, “punya ayam bertelur emas,tetapi ayamnya sendiri ditelantarkan”.
“Menghadiri model kepemimpinan “gampangan”, Bali punya keunggulan dan keunikan, tokh wisatawan akan datang. Cara berpikir malas dan menafikan perubahan deras di industri pariwisata dunia yang sedang berlangsung. Kegagalan dalam mengelola industri pariwisata sesuai dengan tuntutan dan paradigma baru pariwisata global, Bali akan ditinggalkan,” kata Jro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat kebijakan publik dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan