Balinetizen.com, Batu Bara
Pengamat dari Analisis Correction Independent (ACI) Kabupaten Batu Bara melontarkan kritik tajam terhadap langkah sejumlah stakeholder Kalapas yang diduga memanfaatkan homeless media dan buzzer digital untuk membangun opini publik.
Dalam catatannya menurut ACI, pola semacam itu justru berpotensi menjadi bumerang serius bagi institusi. Alih-alih memperbaiki citra, penggunaan media tandingan untuk menghadapi kritik publik dinilai dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat.
“Sekarang ini era media sosial. Informasi yang paling sering muncul di platform digital kerap dianggap publik sebagai kebenaran. Semakin sering dilihat, semakin kuat pengaruhnya terhadap opini masyarakat,” ujar ACI kepada wartawan, baru-baru ini.
ACI menilai keberadaan homeless media pada dasarnya bisa memiliki dua sisi. Di satu sisi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Namun di sisi lain, media semacam itu rawan dijadikan alat propaganda untuk menyerang kritik masyarakat sipil maupun pihak yang dianggap berseberangan dengan kebijakan Kalapas.
Menurutnya, situasi akan menjadi berbahaya ketika buzzer dipakai untuk membangun narasi tandingan yang tidak sesuai fakta.
“Kalau dipakai untuk membuat hoaks atau menyerang kritik masyarakat dengan informasi tandingan, itu justru membuat ekosistem pemberitaan digital semakin runyam,” katanya.
Ia menegaskan, praktik semacam itu bukan hanya merusak kualitas demokrasi digital, tetapi juga dapat menghantam legitimasi institusi di mata publik.
“Kalau informasinya tidak benar, itu merugikan. Karena sama saja membodohi dan membohongi publik. Akibatnya, masyarakat makin tidak percaya terhadap pemangku kebijakan,” tegasnya.
ACI juga menyoroti pola kerja buzzer yang dinilai sangat bergantung pada kepentingan pihak yang membiayai mereka. Dalam praktiknya, buzzer disebut cenderung bekerja mengikuti arahan dan kepentingan pihak tertentu.
“Kalau buzzer itu 90 persen mengikuti keinginan tuannya,” ujarnya.
Lebih jauh, ACI menilai penggunaan buzzer untuk membalas kritik publik berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam kontrol publik, bukan justru dilawan dengan serangan opini di media digital.
“Kalau semua kritik langsung diconter hanya demi menyenangkan pimpinan, akhirnya yang tumbuh cuma budaya ABS (Asal Bapak Senang),” tandasnya.
Caption teks ilustrasi: Pengamat dari Analisis Correction Independent (ACI) saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.
(Herman Manurung)