Balinetizen.com, Denpasar
Dugaan pembukaan lahan yang menyebabkan kawasan hutan terlihat gundul di Kabupaten Jembrana kembali menjadi sorotan. Area yang tampak mengalami perubahan tutupan lahan tersebut bahkan disebut-sebut akan digunakan sebagai arena pacuan kuda atau polo kuda di wilayah Gilimanuk.
Menanggapi isu tersebut, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengaku belum pernah menerima informasi maupun komunikasi resmi terkait rencana pembangunan arena pacuan kuda di kawasan yang dimaksud.
“Saya belum pernah tahu soal ini. Saya hanya mendengar lewat media sosial saja. Investor atau pihak yang datang berkomunikasi tentang hal itu belum ada. Hampir 1,5 tahun saya menjabat, komunikasi tentang rencana polo kuda di Gilimanuk itu saya belum tahu,” ujar Kembang Hartawan saat diwawancarai di Denpasar, Senin (8/6).

Ket foto : pantauan citra satelit nampak hutan gundul yang diduga dibabat untuk kepentingan usaha pacuan kuda di Jembrana
Sorotan terhadap kawasan tersebut muncul setelah pengamatan melalui citra satelit yang menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan dan dugaan kerusakan hutan di Jembrana. Kondisi itu memunculkan pertanyaan terkait status kawasan yang dibuka, apakah merupakan hutan lindung, hutan produksi, atau kawasan lain yang memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan.
Kembang Hartawan menjelaskan bahwa persoalan kawasan hutan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan melibatkan pemerintah pusat melalui instansi terkait.
“Kalau kita bicara hutan, ada hutan lindung dan ada hutan produksi. Ini bukan kewenangan penuh kami. Tetapi kami tetap berhak memberikan masukan dan saran agar ke depan hutan ini tetap kita jaga bersama,” katanya.
Meski mengaku belum mengetahui pasti tujuan pembukaan lahan tersebut, Pemkab Jembrana berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi di lapangan. Bupati menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pengelola kawasan hutan di wilayah Bali Barat.
“Saya berkomunikasi dengan Taman Nasional Bali Barat dan KPH Bali Barat. Tentunya kami berharap agar hutan bisa kembali sesuai dengan fungsinya,” ujarnya.
Ia juga meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kawasan yang gundul tersebut pasti akan dibangun menjadi arena pacuan kuda. Pasalnya hingga saat ini belum ada pembahasan maupun pengajuan resmi yang masuk ke pemerintah daerah.
“Kami tidak bisa langsung men-judge area itu akan dibangun apa, karena selama 1,5 tahun kami menjabat belum ada komunikasi tentang hal tersebut,” tegasnya.
Hingga kini, status lahan yang menjadi sorotan tersebut masih menunggu kejelasan dari instansi berwenang. Dugaan pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan investasi maupun pembangunan fasilitas pacuan kuda pun menjadi perhatian publik mengingat pentingnya menjaga tutupan hutan sebagai penyangga ekosistem di wilayah Bali Barat.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

