Balinetizen.com, Palangka Raya
Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalimantan Tengah mendorong PHDI agar ke depan memiliki program kerja yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan menyentuh langsung kebutuhan umat di akar rumput.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua PD KMHDI Kalimantan Tengah, Juprianto, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra Mahasabha XIII PHDI, sebagai bagian dari kontribusi KMHDI dalam memberikan pandangan dan masukan terhadap arah organisasi serta program kerja PHDI ke depan.
Juprianto menilai, jika PHDI ingin mewujudkan cita-cita sebagai “Rumah untuk Hindu Nusantara”, maka PHDI harus mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh umat Hindu tanpa membedakan kelompok, golongan, latar belakang maupun generasi.
“Kalau PHDI ingin menjadi Rumah untuk Hindu Nusantara, maka PHDI harus benar-benar menjadi rumah bagi seluruh umat, bukan hanya bagi kelompok, golongan, atau orang-orang tertentu. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara generasi muda dan generasi senior untuk bersama-sama menjawab berbagai tantangan umat Hindu,” ujar Juprianto.
Menurutnya, tantangan umat Hindu saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kelembagaan, tetapi juga menyangkut pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, ekonomi umat, regenerasi kepemimpinan, kepemudaan, kebudayaan, perlindungan umat, serta penguatan kapasitas masyarakat Hindu di berbagai daerah.
Karena itu, Juprianto menegaskan bahwa program kerja PHDI tidak cukup hanya dirancang dan dilaksanakan pada tingkat pusat. Diperlukan sistem kerja yang memiliki kesinambungan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga komunitas dan akar rumput.
“PHDI harus hadir bukan hanya sebagai organisasi yang mengambil keputusan di tingkat pusat, tetapi sebagai organisasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umat sampai ke tingkat paling bawah,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, PD KMHDI Kalteng juga mengusulkan agar setiap program kerja nasional memiliki turunan program yang jelas di daerah, disertai indikator keberhasilan, target, serta mekanisme evaluasi. Dengan demikian, kebijakan PHDI tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Juprianto menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program kerja PHDI ke depan, di antaranya penguatan pendidikan dan sumber daya manusia umat, kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan pemuda dan mahasiswa Hindu, pelestarian budaya dan kearifan lokal, penguatan komunikasi antar-lembaga Hindu, serta advokasi terhadap berbagai persoalan umat.
“Program PHDI harus mampu menjawab kebutuhan nyata umat. Karena itu, penguatan pendidikan, SDM, kaderisasi, ekonomi umat, kepemudaan, kebudayaan hingga advokasi persoalan umat harus menjadi bagian dari agenda bersama,” tambah Juprianto.
Selain itu, PD KMHDI Kalteng mendorong adanya pemetaan kebutuhan umat secara berkala sebagai dasar dalam menyusun program. Menurut Juprianto, kondisi umat Hindu di setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga pendekatan program tidak dapat sepenuhnya diseragamkan.
Program nasional, kata dia, tetap diperlukan sebagai arah dan standar bersama, namun daerah harus diberikan ruang untuk menerjemahkannya sesuai kebutuhan lokal.
“Dari pusat harus ada arah, dari daerah ada penerjemahan, dan dari akar rumput harus ada suara umat yang menjadi dasar evaluasi. Ketiganya harus terhubung,” jelas Juprianto.
Ia menambahkan, struktur organisasi yang kuat harus berjalan beriringan dengan struktur program yang kuat. Hubungan antara PHDI pusat dan daerah harus dibangun secara lebih sistematis, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pelaporan, hingga evaluasi program.
PD KMHDI Kalteng berharap gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari refleksi bersama dalam Pra Mahasabha XIII PHDI. Menurut Juprianto, Mahasabha tidak semestinya hanya dipandang sebagai momentum pergantian kepengurusan, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan pembenahan dan menentukan arah baru pelayanan keumatan.
“Mahasabha harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan PHDI semakin dekat dengan umat. Yang kita bangun bukan hanya kepengurusan baru, tetapi sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan umat dari pusat sampai akar rumput,” pungkasnya.
PD KMHDI Kalimantan Tengah berharap PHDI ke depan mampu membangun pola kerja yang terintegrasi: pusat menetapkan arah, daerah menerjemahkan program, akar rumput merasakan manfaat, dan umat memberikan evaluasi.
Dengan pola tersebut, PHDI diharapkan tidak hanya kuat secara struktur organisasi, tetapi juga kuat dalam pelayanan, kuat dalam regenerasi, dan kuat dalam menjawab tantangan umat Hindu di seluruh Indonesia.
PD KMHDI Kalimantan Tengah
“Dari Umat, Bersama Umat, Untuk Kemajuan Umat.” (rls)