Balinetizen.com, Denpasar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp21,3 miliar dalam rancangan APBD Bali 2027. Angka tersebut turun dibandingkan pagu BPBD Bali pada 2026 yang mencapai sekitar Rp24 miliar.
Meski terjadi penurunan pagu, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan anggaran untuk penanganan bencana masih tersedia. Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan penanganan kondisi darurat.
Koster mengatakan, pemerintah akan tetap merealisasikan anggaran apabila terdapat kebutuhan dalam penanganan bencana.
“Kalau anggaran untuk bencana masih ada. Belanja Tidak Terduga (BTT) masih cukup. Dan setiap ada kebutuhan terkait penanganan bencana, selalu kita realisasikan,” ungkap Koster usai mengikuti rapat paripurna DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
Terkait memasuki periode musim hujan, Koster menyebut BPBD Bali telah melakukan langkah antisipasi.
Menurutnya, manajemen kebencanaan yang dilakukan BPBD sudah berjalan dengan baik.
“Otomatis. BPBD telah melakukan manajemen antisipasi yang cukup baik,” ujar Koster.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya kenaikan anggaran, Koster menegaskan belum ada penambahan terhadap pagu yang telah ditetapkan.
“Ndak, ndak. Yang pagu yang ada baru terealisasi 50 persen,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si., menjelaskan bahwa penurunan pagu anggaran BPBD tidak berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap mitigasi dan penanganan bencana.
Menurut Teja, strategi yang diterapkan Pemprov Bali adalah mendorong seluruh sektor agar menjalankan pembangunan dengan mempertimbangkan manajemen risiko bencana.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi menjadi bagian dari program setiap perangkat daerah.
“Yang terpenting semua sektor melaksanakan pembangunan atau programnya berbasis manajemen risiko bencana,” jelas Teja.
Ia memberikan sejumlah contoh. Pembangunan trotoar, misalnya, harus memperhitungkan fungsi drainase sehingga mampu mengalirkan air dengan baik dan tidak justru menimbulkan persoalan baru ketika hujan deras.
Di sektor kesehatan, fasilitas dan layanan kesehatan juga harus memiliki kesiapan menghadapi kondisi bencana. Sementara di sektor pertanian, program pembangunan perlu memperhitungkan risiko perubahan iklim.
Begitu pula sektor komunikasi yang diharapkan mampu memberikan akses layanan informasi kebencanaan secara cepat melalui call center terintegrasi.
Pembangunan sekolah juga, kata Teja, perlu memperhatikan aspek manajemen risiko sehingga fasilitas pendidikan memiliki kesiapan menghadapi potensi bencana.
Teja mengatakan kebijakan tersebut justru dinilai lebih efisien karena mitigasi dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Bapak Gubernur memang arahnya demikian, dan itu sangat bagus. Semua sektor melaksanakan program masing-masing, tetapi juga mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan risiko bencananya,” ujar Teja.
Menurutnya, strategi tersebut dapat menekan risiko bencana sekaligus membuat penggunaan anggaran lebih efisien.
Sebab, ketika bencana terjadi, dampaknya hampir selalu bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian hingga komunikasi.
“Strategi itu sangat efisien, tapi risiko bencana malah dapat berkurang. Itu kan ide cerdas. Karena memang saat bencana, akan berdampak pada semua sektor. Sehingga semua sektor itulah yang harus antisipasi,” katanya.
Dengan pola tersebut, BPBD Bali ke depan akan lebih diarahkan pada fungsi koordinasi, selain melaksanakan penanganan terhadap hal-hal yang belum dilakukan oleh sektor lainnya.
“BPBD akan lebih fokus pada fungsi koordinasi, dan melaksanakan hal-hal yang belum dilakukan sektor lain,” tegasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)