Balinetizen.com, Jembrana
Polres Jembrana melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melakukan penyelidikan dan penanganan terhadap dugaan penebangan pohon tanpa perizinan di kawasan hutan Awen, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.
Penanganan tersebut dilakukan setelah adanya informasi dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat terkait video yang beredar di media sosial (Medsos) mengenai dugaan pembabatan hutan di wilayah Desa Berangbang.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, petugas memastikan lokasi yang dimaksud dalam video tersebut berada di kawasan hutan Desa Berangbang. Polisi kemudian mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penebangan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, petugas menemukan sejumlah pohon yang telah ditebang. Pada lahan yang dikelola IGS (55) ditemukan tiga tonggak pohon yang ditebang menggunakan mesin gergaji atau chainsaw. Berdasarkan keterangan awal, kayu tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah. Sedangkan terkait penebangan sejumlah pohon lainnya dalam rangka penataan lahan.
Sementara itu, pada kawasan yang dikelola IGKL (49), petugas menemukan 23 batang kayu olahan jenis bayur yang diduga berasal dari kawasan tersebut.
Dalam penanganan perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit mesin gergaji (chainsaw) serta kayu hasil tebangan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP I Gede Alit Darmana, Jumat (2/10/2026) menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman termasuk memastikan status kawasan, perizinan, asal-usul kayu, serta keterlibatan masing-masing pihak.
“Masih pendalaman. Setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di kawasan hutan akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Polres Jembrana mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penebangan atau pemanfaatan hasil hutan tanpa memastikan legalitas dan perizinan yang dipersyaratkan. Masyarakat juga diharapkan turut menjaga kelestarian kawasan hutan serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. (Komang Tole)

