Balinetizen.com, Denpasar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23) setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk membuat siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi dari sebuah vila di kawasan Uluwatu, Bali. Selain dipulangkan ke negara asalnya, nama yang bersangkutan juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM diketahui memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 dengan penjamin salah satu perusahaan di Bali.
Namun, izin tersebut disalahgunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Mengakui Rekaman, Menyangkal Motif Finansial
Dalam proses pemeriksaan, WNA perempuan asal Prancis itu mengakui bahwa dirinya merupakan sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.
Meski EOM menyangkal mencari keuntungan finansial dari platform digital selama berada di Indonesia serta berdalih tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi.
Aktivitas pembuatan konten siaran langsung asusila tersebut terbukti berlangsung di wilayah hukum Indonesia saat yang bersangkutan berstatus pemegang izin tinggal kunjungan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi peruntukan izin tinggal sekaligus menghormati hukum serta norma masyarakat setempat.
”Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun,” tegas Ramdhani.
Atas perbuatan tersebut, Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. EOM dideportasi melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 18 November 2026 dan diusulkan masuk daftar penangkalan agar tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia.
Ramdhani menambahkan bahwa penindakan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing, tanpa mengurangi sambutan terhadap wisatawan yang taat aturan.
”Kami menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali, namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum. Pengawasan ini merupakan langkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing,” ujarnya.
Ke depan, Imigrasi Bali akan terus memperketat pengawasan keberadaan dan kegiatan WNA melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta koordinasi lintas instansi.
”Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” pungkas Ramdhani.
Penegakan aturan ini sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” dalam menjaga ketertiban umum serta mendukung iklim pariwisata dan investasi yang sehat dan berkelanjutan di Bali.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

