Kerja Cepat Pansus Gugus Tugas Covid-19 DPRD Denpasar, Emiliana Sri Wahjuni: Refocusing Anggaran Wajib Tepat Sasaran

0
538

Foto: Wakil Ketua Pansus Gugus Tugas Covid-19 DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni yang juga Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar.

Balinetizen.com, Denpasar

Panitia Khusus (Pansus) Gugus Tugas Covid-19 DPRD Kota Denpasar menggelar rapat perdana Senin (18/5/2020) usai terbentuk dalam sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Jumat (15/5/2020) lalu.

Dalam rapat perdana yang juga digelar secara virtual ini, Pansus kembali menegaskan komitmen memberikan dukungan dan juga pengawasan terhadap berbagai kebijakan termasuk juga dari aspek penggunaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Denpasar.

“Kami ingin bekerja lebih cepat dan bersama-sama kita dukung agar penanganan Covid-19 di kota Denpasar bisa terus lebih baik sehingga lebih cepat juga kita keluar dari wabah Covid-19. Lebih cepat lebih baik,” kata Wakil Ketua Pansus Gugus Tugas Covid-19 DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni usai rapat Pansus ini.

Dijadwalkan Pansus akan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing secara virtual dengan pejabat terkait dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Denpasar pada tanggal 27 Mei 2020. “Semua yang akan Pansus tanyakan ke Pemkot Denpasar sudah dicatat,” kata Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini.

Pansus berpandangan memang sudah dipahami dan disetujui bahwa diperlukan tindakan yang cepat dan segera untuk menangani wabah Covid-19. Oleh karenanya dipahami pula bahwa kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengubah alokasi dan fokus anggaran dalam Perda APBD dengan Peraturan Kepala Daerah.

Namun fungsi pengawasan Dewan tetap haruslah menjadi hal yang sangat penting dan utama untuk mengimbangi kewenangan kepala daerah yang begitu besar dalam pengelolaan anggaran untuk mengatasi keadaan darurat dan bencana Covid-19 ini.

Dalam rangka Dewan melakukan pengawasan (check and balance) terhadap pengalokasian dan pengelolaan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Baca Juga :  Catatan Arus Mudik Jatimbalinus, Konsumsi Pertamax Series Naik 26,3%

Pertama, proses pembahasan perubahan alokasi anggaran dan refocusing APBD oleh kepala daerah harus diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Dengan begitu pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi di DPRD dapat hadir untuk menyaksikan proses pembahasan perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan dalam APBD tersebut.

Kehadiran DPRD hanya sebagai pengamat untuk melihat secara langsung dan utuh proses pembahasan perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD. Dengan demikian ada keterbukaan dalam penetapan kebijakan perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD.

Kedua, hasil perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah harus dikirimkan kepada DPRD sebagai dasar dalam melakukan pengawasan pelaksanaannya.

Ketiga, DPRD dapat melakukan rapat kerja atau rapat lainya untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah atas pelaksanaan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD dalam rangka penanganan Covid-19.

Keempat, DPRD dapat membentuk Pansus Gugus Tugas Covid-19 yang bertugas memberikan dukungan, penguatan dan pengawasan politik terhadap pelaksanaan penanganan wabah Covid-19.

Karenanya Emiliana Sri Wahjuni menegaskan dalam masa pandemi Covid-19 Dewan tetap menjalankan fungsinya selaku wakil rakyat dan pengawas jalannya roda pemerintahan. Karenanya legalislatif dan eksekutif bersinergi bersama-sama dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19 di Kota Denpasar.

Ia menegaskan Pansus juga akan melakukan pengawasan terhadap aspek penggunaan realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Denpasar.

“Kami jalankan sesuai tugas Dewan, sebagai kontrol dan pengawas kami juga awasi refocusing anggaran Covid-19 dan wajib tepat sasaran,” tegas Emiliana Sri Wahjuni,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar ini.

Sementara itu secara lebih spesifik, Pansus Gugus Tugas Covid-19 juga akan ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sejak 15 Mei 2020 dan akan berlangsung selama satu bulan ke depan hingga 14 Juni 2020 serta bisa diperpanjang sesuai kondisi yang ada.

Baca Juga :  Masuk Bali dari Banyuwangi Tanpa Dokumen, 7 WNA Bangladesh Didetensi Imigrasi Denpasar

PKM ini dituangkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19).

Diharapkan pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan masyarakat bisa bekerja dan beraktivitas seperti dulu lagi tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. (wid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here