Pengamat: Tindak tegas penunggang gelap bansos demi pilkada

Indonesian Public Institute (IPI) Executive Director Karyono Wibowo asked the government to crack down on illegal social assistance riders who made use of the corona virus pandemic or COVID-19 in the interests of advancing regional elections.

“In the regions, many Bansos are found with photos of candidates for regional heads who will advance the election. This is usually done by ‘incumbent’ candidates,” Karyono said, in Jakarta, Monday (5/18) night.

This was conveyed by Karyono in an “online” discussion held by IPI with the theme “Implications of the COVID-19 Pandemic in Social, Economic, Political, Legal and Security Perspectives”.

Karyono mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas, demikian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk “capital politic”.

“Bansos ini harus steril dari kepentingan politik,” katanya.

Ia menilai KPK perlu masuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait penyelewengan dana bansos atas dampak pandemi COVID-19.

“Kita dukung KPK tegas bagi penyelewengan dana bansos. Sebab asasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka kita perlu dukung KPK untuk masuk,” katanya.

Karyono menyebut ada empat hal yang harus digarisbawahi dan perlu dilakukan di saat pandemi COVID-19, yakni pertama, perkuat gotong royong sehingga semua harus satu barisan dan saling tolong menolong melawan pandemi COVID-19.

Kedua, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, kedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di tengah ancaman COVID-19.

Dan keempat, kata dia, harus ada ketegasan hukum dan peraturan yang jelas dalam penanganan COVID-19, dan aturan itu tidak boleh saling tumpang tindih.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan ada sejumlah pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19, salah satunya adalah adanya semangat membangun solidaritas sosial masyarakat.

“Pandemi ini mengajarkan banyak hal menurut saya, menurut pengamatan kami, pertama menumbuhkan solidaritas sosial. Itu modal sosial yang luar biasa, solidaritas sosial yang kuat kalau dikapitalisasi lalu diagregasi menjadi gerakan lalu mentransformasi. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru menurut saya. Itu cara mengubah paradigma ekonomi kita juga,” katanya.

Menurut dia, kuatnya solidaritas sosial di tengah masyarakat menjadi koreksi terhadap mekanisme pasar di tengah macetnya pasar itu sendiri.

“If there is no such thing, nothing will move. But we can show an autarchic society that can meet its own needs. Do not rely on social assistance, but the community contributes to each other, sharing. That does not belong to the logic of the actual market economy. But that happened and we have it. I think it will be very strong, “said Prastowo.

The discussion presented a number of speakers, namely Dr. Yustinus Prastowo (Special Staff of the Minister of Finance), Prof. Muradi, Ph.D (Expert Advisor of the National Police Chief), Daisy Indira Yasmine, S.Sos., M.Soc.Sci (UI Sociologist), Stanislaus Riyanta (UI Intelligence and Security Expert), Pahala Nainggolan (Deputy for the Prevention of the Corruption Eradication Commission), as well as the moderator Dinnur Garista W (Secretary General of the Nusantara Ethnic Youth Association). (Among)