Balietizen.com, Denpasar
Yayasan Bintang Ghana menegaskan dukungannya terhadap Gerakan Bali Bebas Sampah dengan menyelenggarakan workshop dan lomba jurnalistik bertema pengelolaan sampah. Direktur Yayasan Bintang Ghana, Nyoman Mardika, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam persoalan sampah di Bali, khususnya terkait rencana penutupan TPA Suwung pada akhir 2025.
“Persoalan sampah bukan hanya urusan masyarakat desa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus hadir dengan kebijakan yang jelas, dukungan teknis, dan pendanaan agar bisa direalisasikan di lapangan,” ujar Mardika di Denpasar, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, meski Pemprov Bali telah mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui teba modern dan tong edan (komposter), tantangan di lapangan masih besar. Di perkotaan seperti Denpasar, kendala muncul karena minimnya lahan, mahalnya biaya pembuatan, serta keterbatasan tenaga tukang.
Mardika menilai, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan mutlak diperlukan agar kebijakan tidak terkesan mendadak. Ia mendorong penyusunan road map pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah, komunitas, hingga perwakilan warga, lengkap dengan target waktu, mekanisme anggaran, serta sistem reward and punishment.
“Pejabat juga harus memberi teladan. Apakah Gubernur, Walikota, atau Bupati sudah punya teba modern atau komposter di rumahnya masing-masing? Itu penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini masalah serius,” tegasnya.
Yayasan Bintang Ghana juga menekankan perlunya mitigasi risiko dalam penerapan kebijakan. Sebagai contoh, terkait pelarangan air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter, pemerintah diminta menyediakan fasilitas isi ulang air minum di ruang publik sebagai alternatif ramah lingkungan.
Selain itu, dampak terhadap sektor UMKM dan tenaga kerja juga harus diperhitungkan sejak awal agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia menambahkan, pola ekonomi sirkular melalui bank sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu disinergikan dengan kebijakan pemerintah.
“Gerakan Bali Bebas Sampah hanya bisa berhasil jika pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha berjalan bersama, bukan saling melepaskan tanggung jawab,” tutup Mardika.(ist)