KDM saat menyapa warga adat Bali
Balinetizen.com, Denpasar
Bali Memerlukan Pemimpin Cerdas, tidak Sekadar “Produsen” Surat Edaran, yang Tidak akan Efektif di Lapangan. Bali tidak akan berubah ke hal yang lebih jika hanya membuat aturan dan sanksi yang memberatkan. Bali perlu pemimpin yang langsung terjun ke rakyat bawah melihat keadaan yang sebenarnya.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat: ekonomi, kebudayaan dan kecenderungan masa depan, Rabu 9 April 2025 menanggapi perda, pergub dan surat edaran yang berjibun dibuat oleh Wayan Koster dan tanpa ada keberanian untuk menerapkan sungguh sungguh di lapangan.
Dicontohkan, penanggulan kemiskinan dengan pendekatan wajah, bukan dengan pendekatan angka angka statistik.
“Gubernur, Bupati atau Wali Kota mengenali wajah-wajah penduduk miskin, sehingga diharapkan lebih berempati kepada mereka, dan lahir kebijakan pro “wong cilik” yang otentik, tidak sekadar pencitraan dan atau sekadar instrumen elektabilitas,” katanya.
Dikatakan, penduduk miskin, mereka yang terpinggirkan di perdesaan, daerah kumuh perkotaan, nyaris tidak ada kekuatan riil yang melindungi mereka baik secara politik dan eknomi.
“Sehingga sumber daya negara, berupa bansos dan sejenisnya, mereka hanya dapat “pipisan”, remah-remah, tanpa mampu melakukan protes yang berarti. Lebih mengandalkan belas kasihan dari para elite perdesaan, yang sebut saja semacam “calo” dengan elite kekuasaan di atasnya,” katanya.
Menurutnya, diperlukan kepemimpinan yang berempati kepada kelompok miskin, bisa merasakan beban kemiskinan itu, tidak sekadar pemimpin yang “memproduksikan” Surat Edaran dengan hukuman dan sangsi, cara gampangan dalam memimpin, yang pada hakekat dasarnya menghindari tanggung jawab kepemimpinan.
Dikatakan, berempati kepada mereka yang kalah dalam persaingan kehidupan, dicampakkan oleh lingkungan sosialnya, rentan mengalami stres, depresi dan bahkan punya risiko mengalami gangguan mental. Diperlukan politik anggaran yang berempati pada mereka: penyediaan tenaga kesehatan jiwa di setiap puskesmas, rumah singgah perawatan, lebih berempati dengan gerakan swadaya masyarakat yang peduli ke kelompok masyarakat pinggiran ini.
Menurutnya, kepemimpinan model KDM di Jawa Barat, bisa dijadikan model bisa ditiru untuk menyelamatkan masyarakat yang terpinggirkan, menjadi “pelengkap penderita” dari pembangunan yang kurang menetes ke bawah “trcikle down effect”.
“Keputusan publik yang sekadar wacana, sarat himbauan, tetapi mengalami kegamangan dalam implementasi di lapangan, sudah semestinya dikaji ulang,” katanya.
Dikatakan, keputusan kontroversial, yang direncanakan tidak matang, hanya melihat simpton persoalan di permukaan, tanpa kedalaman subsantasi, semestinya dikaji ulang. Pembenahan “sirkuit kemelut” persoalan, memerlukan ketenangan, jauh dari hiruk pikuk “suryak siu”, dengan kecerdasan akal budi yang tercerahkan.
Jurnalis : Nyoman Sutiawan