Balinetizen.com, Denpasar
Bali Tidak Layak Sebagai Pusat Keuangan Internasional, Mungkin Pulau Bintan di Kepulauan Riau lebih Pantas dengan Ide Besar tersebut. Rencana tersebut harus ditolak oleh masyarakat Bali. Bali akan dikorbankan untuk proyek ambisius tersebut yang diperkirakan bakal gagal.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Senin 4 Mei 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, Bali akan dikorbankan untuk proyek ambisius yang diperkirakan bakal gagal. Indikatornya, sistem dan kultur komunitas bisnis Indonesia baca Bali tidak sekelas dengan sebut saja Singapura, Dubai atau London.
“Tingkat kepercayaan dunia keuangan global terhadap nilai Rupiah, peringkat keamanan dan kenyamanan investasi berasa di tingkat rendah, lebih rendah negara Asean lainnya. Mau bukti?,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, tingkat bunga obligasi pemerintah Indonesia sekitar 6,5 persen per tahun, rata-rata di negara-negara Asean seperti Singapura. Malaysia, Vietnam sekitar 4 persen.
Dikatakan, dalam bahasa terangnya, investasi di Indonesia berisiko, karena sejumlah hal: tingginya angka korupsi. kebijakan fiscal yang tidak prudent, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam bidang fiscal dan moneter.
Menurut Jro Gde Sudibya, menjadikan Bali sebagai pusat keuangan internasional, tidak seperti menggosok lampu alamin “bra ga dabra”.
Dikatakan, Singapura memerlukan waktu beberapa dasa warsa, demikian juga Dubai. London memerlukan waktu lebih dari satu abad untuk menjadi “bench mark” tolok ukur sistem perbankan dunia.
“Yang dikenal dengan istilah LIBOR (London inter bank offer rate), tingkat bunga antar bank di London yang menjadi rujukan tingkat bunga antar bank di seluruh dunia. Fenomena lanskap keuangan global di era 70’an sampai 80’an,” katanya.
Menurutnya, KEK Pulau Serangan sebagaimana temuan Pansus TRAP DPRD Bali, diduga melakukan pelanggaran hukum, melakukan konversi hutan konservasi yang dilarang UU.
” Masak membangun pusat keuangan internasional, yang menuntut syarat ketentuan hukum internasional yang sangat ketat, tetapi dihadapkan kepada persoalan hukum di dalam negeri,” katanya.
Menurutnya, Bali sudah terlalu padat, menurut data Jurnalisme Kompas, Bali dengan penduduk tahun 2024 4,5 juta, didatangi wisatawan 6,3 juta dan wisatawan domestik yang melintas 22 juta.
Dikatakan, kemacetan begitu nyata, terutama di daerah “tourist resort” seperti: Canggu, Ubud dan sejumlah daerah lainnya. Kemacetan akut, tanpa kejelasan program pengembangan sistem transportasi publik yang kredibel. Yang ada di depan mata dan kasat mata krisis sampah.
Melihat kondisi ini, lanjutnya, supaya Bali tidak “hancur lebur” ke depan, sebaiknya ide “mimpi” membangun pusat keuangan internasional sebut saja dirintis di Provinsi Kepulauan Riau, misalnya Pulau Bintan.
” Semoga tuan-puan penguasa Jakarta berempati terhadap kepentingan Bali dan masa depannya, yang telah ditelandankan oleh Presiden Soekarno dan juga Pak Harto. Semoga,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan