Ket foto : kondisi banjir di Pancasari pada Sabtu (11/1/2026)
Balinetizen.com, Denpasar
Peristiwa banjir yang terjadi di Kawasan Pancasari, Bedugul, belum lama ini mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, wilayah tersebut dikenal berada di kawasan perbukitan dan pegunungan, yang secara logika seharusnya relatif aman dari ancaman banjir besar.
Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik: air meluap, warga terdampak, dan situasi memunculkan pertanyaan besar—ada apa dengan kondisi lingkungan di hulu?
Di tengah meningkatnya kejadian banjir di wilayah yang seharusnya “zona aman”, warga mulai menyoroti dugaan kerusakan tata ruang alam Bali, terutama di kawasan hulu yang disebut-sebut mengalami tekanan akibat pembangunan vila yang semakin masif.
Banjir yang terjadi di kawasan Bedugul membuat banyak warga bertanya-tanya soal kondisi alam Bali bagian atas.
Selama ini wilayah seperti Bedugul dikenal sebagai kawasan resapan, daerah yang seharusnya berfungsi menyerap air, menahan limpasan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tetapi ketika banjir terjadi di kawasan dataran tinggi, maka satu hal menjadi sorotan: fungsi alamnya bisa saja terganggu.
Warga pun mempertanyakan apakah ada perubahan besar di hulu, mulai dari:
alih fungsi lahan, pembukaan lahan untuk pembangunan, hingga dugaan pembangunan vila yang terus bertambah.
Isu ini tidak hanya soal banjir, melainkan soal keberlanjutan lingkungan Bali dalam jangka panjang.
Menanggapi pertanyaan publik terkait banjir yang terjadi di kawasan pegunungan, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa kejadian banjir yang melanda Bali masuk kategori ekstrem, terutama karena curah hujan yang sangat tinggi.
Ia menyebut hujan ekstrem terjadi pada 10 September 2025, dengan intensitas yang disebut sangat tinggi, bahkan melampaui rata-rata tahunan sebelumnya.
“Curah hujan tahun ini memang jauh lebih tinggi daripada curah hujan tahun-tahun sebelumnya, bahkan 70 tahun sebelumnya,” kata Koster, di Denpasar Rabu (14/1/2026).
Koster juga menyampaikan bahwa berdasarkan catatan, curah hujan yang terjadi saat itu disebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam puluhan tahun terakhir, sehingga menyebabkan sejumlah wilayah mengalami dampak banjir.
Meski faktor curah hujan ekstrem menjadi alasan utama, warga menilai hal itu tidak serta-merta menjawab kekhawatiran soal kondisi lingkungan Bali.
Bagi masyarakat, banjir di kawasan perbukitan merupakan peringatan bahwa:
daya tampung alam menurun sistem resapan terganggu kawasan hulu tidak lagi kuat menahan limpasan air hujan
Apalagi, isu pembangunan vila di area hulu sudah sejak lama dikeluhkan sebagai ancaman ekologi. Warga khawatir pembangunan yang tidak terkendali dapat mempercepat kerusakan: kawasan hijau,
kontur tanah, serta jalur alami aliran air.
Banjir di Pancasari pun dianggap sebagai “alarm keras” bahwa tata ruang Bali harus dievaluasi, bukan hanya saat banjir terjadi tetapi sebelum dampak bencana makin luas.
Jika kawasan gunung saja sudah banjir, publik menilai ini bukan peringatan biasa—melainkan sinyal bahaya untuk masa depan Bali.
Banjir di wilayah Pancasari Bedugul bukan sekadar musibah cuaca, melainkan peristiwa yang memunculkan pertanyaan serius: apakah Bali sudah kehilangan keseimbangan alamnya?
Di tengah tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan, masyarakat menilai Bali membutuhkan kebijakan kuat untuk menjaga kawasan hulu, termasuk:
pengetatan izin pembangunan di daerah resapan, audit lingkungan kawasan rawan,
serta penguatan aturan tata ruang berbasis alam.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)