Balinetizen.com, Denpasar
Bantuan Beras oleh Presiden Joko Widodo sampai Bulan Maret 2024, Bisa Ditafsirkan “Money Politic” Terselubung untuk Memenangkan Prabowo – Gibran. Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, aktivis demokrasi dan pengamat ekonomi politik, Kamis 23 November 2023.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, bersama-sama menghadiri penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua di Biak Numfor, Papua.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan penyaluran bantuan beras ini akan dilakukan kembali pada setiap bulan hingga Maret 2024 mendatang. Adapun jumlah beras yang diberikan kepada masyarakat sebesar 10 kg.
“Ini nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan (bantuan pangan beras) nanti lagi di bulan Desember. Kemudian dilanjutkan lagi di Januari Februari Maret (tahun depan). Setuju tidak? Jadi November dapat (bantuan pangan beras) 10 kg, Desember dapat 10 kg, Januari 10 kg, Februari Maret (begitu juga),” kata Jokowi Biak Numfor, Papua, dalam keterangan tertulis Badan Pangan Nasional Rabu (22/11/2023).
Menurut I Gde Sudibya kebijakan Presiden Joko Widodo ini, patut diberikan sejumlag catatan kritis.
Ia mengatakan, publik sudah melihat Presiden telah bertindak partisan, menyorongkan anaknya Gibran sebagai Cawapres mendampingi Prabowo, dengan “menabrak” konstitusi (melalui Kpts.MK no.90), sehingga pembagian beras di menjelang Pilpres 14 Februari 2024, dipersepsikan publik sebagai ” money politic” terselubung untuk memenangkan Prabowo – Gibran.
“Manuver politik yang harus diprotes dan sangat disesalkan, dilakukan oleh Kepala Negara yang menurut aturan Undang-Undang harus netral,” katanya.
Dikatakan, lolosnya pos anggaran seperti ini, menggambarkan Presiden begitu mudah “mendikte” DPR dalam penentuan APBN selama sembilan tahun pemerintahannya. Demikian pula dalam “mendikte” DPR dalam proyek infrastruktur dengan nilai ribuan triliun rupiah dalam sembilan tahun pemerintahannya.
“Banyak pengamat ekonomi mempertanyakan tingkat kelayakan ekonomi, sosial dan transparansi proyek infrastruktur ini. Terlebih-lebih untuk proyek ambisius IKN (Ibu Kota Negara),” kata I Gde Sudibya.
Menurutnya, ekspresi sedih, dan bahkan sampai menitikkan air mata dari Menteri PUPR saat Ganjar Pranowo “sowan” ke beliau, dan juga ekspresi sedih nan kecewa dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rossi di Kompas TV, kedua menteri yang semestinya paling tahu tentang proyek infrastruktur ini, sehingga publik menangkap kesan ada persoalan nan serius sedang menimpa pelaksanaan proyek ambisius tsb.dengan semua konsekuensinya.
Menurutnya, memberikan bantuan ke rakyat miskin, adalah kewajiban pemerintah yang diamanatkan konsitusi, dan merupakan hak warga untuk menerimanya, hanya sangat disesalkan dengan tendesi memenangkan Prabowo – Gibran (Gibran anak sulung Presiden), yang membuat pemilu tidak LUBER dan JURDIL, yang justru dari tindakan Presiden yang tidak patut, melanggar kepantasan dan etika berpolitik. Seharusnya rakyat sadar terhadap bantuan ini, dengan muatan “manipulasi” politik.
I Gde Sudibya, aktivis demokrasi yang juga pengamat ekonomi politik bahwa penggunaan anggaran untuk tujuan pelanggengan kekuasaan melalui politik dinasti, dan menganggap uang negara milik pribadinya, menggambarkan fenomena politik dalam phrase: “Republik rasa Kerajaaan”, mengkhianati demokrasi dan reformasi.
“Manuver politik yang harus dilawan oleh kekuatan rakyat secara bergotong royong menyelamatkan demokrasi. Kalau tidak pengalaman di Chile, bisa terjadi di sini, diperlukan waktu 35 tahun, merebut kembali demokrasi dari pemerintahan otoritarian,” kata I Gde Sudibya. (Adi Putra)