Ket foto ilustrasi AI : Antrean BBM Ganggu Pariwisata Bali, Desakan Dirut Pertamina Mundur Kian Keras
Balinetizen.com, Denpasar
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bukan merupakan kewenangannya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah menguatnya desakan publik agar pimpinan Pertamina dievaluasi menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di Bali.
“Waduh, kalau itu jangan tanya saya. Jangan tanya saya, itu bukan kewenangan saya,” kata Koster saat ditanya mengenai desakan pencopotan Simon Aloysius Mantiri, di Intercontinental Hotel Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026).
Koster mengaku belum menghitung potensi kerugian sektor pariwisata akibat kelangkaan BBM. Namun, ia mengakui kondisi tersebut dapat mengurangi aktivitas masyarakat dan meminta agar penanganan difokuskan pada pemulihan distribusi serta pelayanan BBM.
“Belum dihitung. Tentu saja ada dampak, karena mengurangi aktivitas. Jadi, mari kita fokus mengatasi agar distribusi dan layanan BBM ini lancar dulu, itu yang kita fokuskan,” ujarnya.
Hingga Jumat (16/10/2026) malam, antrean kendaraan masih terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Masyarakat menantikan kepastian pasokan, kelancaran distribusi, dan penjelasan transparan dari Pertamina terkait penyebab serta penanganan kelangkaan tersebut.
Sebelumnya, desakan agar Simon Aloysius Mantiri dicopot dari jabatannya terus mengemuka seiring dampak kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat. Sejumlah tokoh publik dan anggota DPRD Bali meminta adanya pertanggungjawaban atas penanganan persoalan pasokan dan distribusi BBM.
Tokoh publik Bali, Gede Ngurah Wididana atau Pak Oles, secara terbuka mengkritik penanganan kelangkaan BBM dan meminta pejabat terkait menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Tolonglah yang merasa dirinya pejabat, yang sudah digaji untuk mengatur jalannya negara dan kehidupan masyarakat banyak mereka sudah bekerja mati-matian dan membayar pajak untuk gaji Anda. Ternyata Anda masih pura-pura bingung, padahal itu tanggung jawab Anda. Sementara rakyat menangis mengais rejeki untuk menggaji Anda,” tegas Dr. Ir. Gede Ngurah Wididana, M.Agr, yang dikenal sebagai Pak Oles.
Kritik serupa disampaikan Ketua Yayasan Keris Bali sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima.
“Copot Dirut Utama Pertamina Patra Niaga Simon Aloysius Mantiri. Pertamina jangan lari dari tanggung jawab,” tegas Jro Bima.
Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai, anggota DPRD Bali dari Daerah Pemilihan Badung I Wayan Bawa, S.H., dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Dr. Somvir turut mengkritik Pertamina dan mendesak agar Direktur Utama Pertamina mundur dari jabatannya.
“Ini Presiden Prabowo, pecat saja Menteri ESDM dan Direktur Pertamina Bali jika memang tidak mampu mengatasi persoalan ini. Bali begitu terkenal di dunia, menjadi barometer Indonesia, tetapi sampai terjadi hal seperti ini. Ini sudah tidak benar,” tegas Wayan Bawa.
Desakan tersebut mencerminkan kekecewaan terhadap penanganan kelangkaan BBM yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat. Publik juga meminta Pertamina memberikan informasi terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Bali serta memastikan antrean di SPBU segera teratasi.
Kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha dan citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.
Tokoh pariwisata Bali, Jhon K Purna, meminta pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan segera turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mengingatkan bahwa gangguan pasokan BBM dapat memengaruhi pelayanan kepada wisatawan, terutama dalam hal transportasi dan perjalanan wisata.
“Siapa pun mereka yang punya kebijakan masalah ini, bantu deh, tolong Bali. Karena Bali ini, begitu ada isu di Bali, wilayahnya bukan nasional saja, ini kan ke internasional,” ujar Jhon saat ditemui dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali, Jumat (16/10/2026).
Menurut Jhon, wisatawan yang telah merencanakan perjalanan sejak beberapa bulan sebelumnya berisiko mengalami gangguan apabila kendaraan penjemput atau agen perjalanan tidak mendapatkan BBM.
“Begitu sampai di Bali, sopirnya atau agennya sudah membatalkan. Alasannya apa? Kita tidak punya BBM. Kan malu,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Dalam wawancara tersebut, Jhon menyebut penurunan kunjungan mencapai 30 persen, kemudian meningkat menjadi 50 persen pada hari berikutnya.
Namun, angka tersebut masih berupa keterangan narasumber dan belum disertai data pembanding independen.
Jhon menilai dampak kelangkaan BBM berpotensi meluas ke berbagai lini usaha pariwisata, mulai dari transportasi wisata, restoran, spa, hingga objek wisata, terutama yang lokasinya jauh dari pusat keramaian.
Dengan antrean yang masih terjadi dan kekhawatiran pelaku usaha pariwisata yang terus berkembang, masyarakat kini menunggu langkah konkret untuk menormalkan pasokan BBM serta meminimalkan dampak terhadap aktivitas ekonomi Bali.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)