Balinetizen.com, Denpasar
Diberitakan di medsos, Beras langka di beberapa daerah, kenaikan harganya tinggi, tetapi tampaknya pemerintah belum memberikan respons serius terhadap isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kelompok miskin dan rentan menjadi miskin, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 100 juta orang.
Hal itu dikatakan Ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, I Gde Sudibya, Minggu 25 Februari 2024.
Menurutnya, fenomena ini, kelangkaan dan tingginya kenaikan harga, merupakan puncak gunung es dari kontroversi politik perberasan Kita selama ini.
Menyebut beberapa kontroversi ini, pertama, kelangkaan pupuk sudah cukup lama terjadi, akibat perang Ukraina – Rusia, yang menyumbat pasakon bahan baku pupuk, tetapi pemerintah tidak terlalu serius menangani persoalan ini, sehingga produktivitas pangan mengalami gangguan.
Kedua, lanjutnya, kontroversi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2024 yang hampir mencapai Rp.500 T, yang mencakup: bantuan beras 10 kg untuk keluarga miskin, BLT, dana talangan krisis El Nino, program pra kerja, yang dipersepsikan publik sebagai alat kampanye Presiden untuk kepentingan paslon 02, ternyata agaknya kurang mempertimbangkan pasakon Beras di pasar.yang mengakibatkan kelangkaan Beras dan kenaikan tinggi harganya.
Dikatakan, dengan bantuan Beras 10 kg.per keluarga, bagi sekitar 22 juta KK sasaran dalam beberapa bulan, tampaknya pemerintah kurang memperhatikan hukum penawaran dan permintaan di pasar perberasan, sehingga Beras menjadi langka di pasaran dengan tingkat harga tinggi.
” Padahal secara statistik diketahui, kenaikan harga pangan, akan berdampak serius terhadap naiknya jumlah orang miskin.
Ketiga, lanjutnya, dengan demam Pilpres yang sedang berlangsung, penguasa yang semestinya non partisan, tetapi senyatanya menjadi pemain, sehingga menjadi lalai dalam menjalankan amanah publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga secara layak. Empati ke “wong cilik” nyaris sirna, setelah meraup suara mereka? (Adi Putra).