Balinetizen.com, Jembrana
Bupati Jembrana kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Jembrana. Merespons langsung keluhan warga saat turun ke bawah , Bupati memfasilitasi mediasi strategis antara manajemen PT Mitra Prodin dengan parq kepala desa , bendesa hingga kelian dinas dan adat.
Langkah ini diambil guna menjembatani benturan antara kewajiban adat (ngayah) dan tuntutan profesionalisme jam kerja perusahaan . Sebelumnya banyak ibu inu pekerjq warga Jembrana mengaku kesulitan mengatur waktu kegiatan adat hingga memilih tidak mengambil peluang kerja.
Dalam kunjungan ke masyarakat baru-baru ini, Bupati menerima banyak aspirasi dari warga Jembrana yang mengaku tidak bisa terserap kerja di industri besar . Alasannya karena terikat jadwal upacara adat ( ngayah ) yang padat pada pagi hari. Tuntutan kewajiban itu mengharuskan para ibu ibu melepas peluqng kerja , dikarenakan sulit menyesuaikan jam aturan kerja dengan kewajiban selaku krama adat.
Padahal di sisi lain, PT Mitra Prodin selaku salah satu investor terbesar di Jembrana sedang membuka lowongan kerja secara masif, dengan prioritas utamanya adalah memberdayakan kaum ibu-ibu setempat demi mendongkrak perekonomian keluarga.
Menyikapi aspirasi tersebut, Bupati langsung bergerak cepat mengumpulkan kepala desa , kelian adat, kelian dinas hingga bendesa adat dienam desa ( Penyaringan , mendoyo Dauh Tukad , Yehembang Kauh , Mendoyo Dangin Tukad, Poh Santen , Pergung ) dan pihak manajemen perusahaan untuk merumuskan solusi, pada Kamis (16/7) di Wantilan Rumah Jabatan Bupati Jembrana.
“Kita tidak boleh mengorbankan adat istiadat yang menjadi akar budaya Bali, namun kita juga tidak boleh menutup mata dari peluang ekonomi untuk menyejahterakan keluarga. Lewat mediasi ini, kita hadirkan titik temu: adat tetap jalan pada sore hari , kerjaan tetap aman mulai pagi hari ,” ujar Bupati memberi solusi.
Bupati menegaskan bahwa keberpihakan kepada tenaga kerja lokal, khususnya kaum ibu-ibu, menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya kepastian kelonggaran jam (ngayah) ini, Bupati mengimbau warga Jembrana terutama para ibu untuk tidak ragu lagi mengambil peluang kerja di PT Mitra Prodin.
” jadi sengaja saya hadirkan para perbekel , bendesa adat hingga kelian untuk melakukan musyawarqh kembali dimasing mqsing desa adat, yang memungkinkan proses ngayah itu dilakukan pada sore hari . Jadi pada pagi hari ibu ibu pekerja diMitra Prodin tetap bisa bekerja ,” ujar Bupati Kembang.
Langkah solutif ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Jembrana, tetapi juga menjadi role model kolaborasi yang harmonis antara iklim investasi modern dengan kelestarian kearifan lokal Bali.
Melalui ruang dialog yang difasilitasi oleh Pemkab Jembrana, PT Mitra Prodin menyambut positif kearifan lokal tersebut dan sepakat menyusun regulasi internal yang lebih fleksibel. Perusahaan berkomitmen memberikan kelonggaran shift atau pengaturan kompensasi jam kerja khusus bagi karyawan yang harus menunaikan kewajiban (ngayah) di desanya, asalkan dikoordinasikan dengan baik.
Sementara itu, Kelian Banjar Anyar Kelod I Kadek Winastra menyatakan mendukung gagasan yang diinisiasi Bupati. Menurutnya, pengaturan jadwal ngayah sangat memungkinkan dilakukan melalui koordinasi bersama perangkat desa dinas maupun desa adat.
Ia mengaku di wilayahnya terdapat sejumlah pekerja PT Mitra Prodin yang sebagian besar merupakan kaum ibu. Selama ini, pelaksanaan ngayah yang identik dilakukan pada pagi hari kerap menjadi kendala bagi mereka untuk bekerja.
“Atas arahan Bapak Bupati saya sangat setuju. Nanti tentu akan kami koordinasikan dengan Kelian Adat dan Bendesa. Kalau memungkinkan, ibu-ibu yang bekerja di PT Mitra Prodin bisa diberikan kesempatan ngayah pada sore atau malam hari, karena beberapa jenis pekerjaan adat seperti membuat bumbu ataupun menyiapkan kopi memang bisa dilaksanakan pada waktu tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan para ibu yang bekerja di perusahaan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Karena itu, pihaknya siap mendukung kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap bekerja tanpa meninggalkan kewajiban adat.
“Kami akan menyampaikan ini kepada masyarakat. Kita harus mendukung mereka yang bekerja di Prodin karena penghasilannya cukup membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau suami juga bekerja, tentu penghasilan itu bisa ditabung untuk masa depan anak-anak,” katanya. ( Prokopim Jembrana)