Balinetizen.com, Denpasar
Indikator penurunan jumlah siswa SMA dan SMK Swasta di Bali pada ajaran 2018 sampai dengan 2022 yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang tidak mendukung eksistensi keberadaannya membuat resah berbagai pihak. Data yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah ini membuka mata semua pihak bahwa ada sistem yang tidak berjalan sehingga membuat sekolah swasta hampir kolaps bahkan beberapa sekolah tinggal menunggu lonceng kematian.
“Angka Penurunannya minus (-28,71%) untuk SMA Swasta untuk Tahun Pelajaran 2018-2021 dan-21,27% untuk keberadaan SMK Swasta,” tutur Ngurah Ambara Putra, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali mengutip data dari Dapodik, Rabu (12/5/2022).
Tidak dipatuhinya ketentuan jumlah kapasitas rombongan belajar 36 menjadi inti permasalahan sehingga lenyapnya harapan perolehan murid pada sekolah swasta akibat ‘hangky Panky’ jalur belakang hingga dugaan rekayasa penggunaan piagam prestasi.
Namun yang terjadi, banyak sekolah negeri justru melanggar ketentuan dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang telah mengatur jumlah rombongan belajar (rombel) dan peserta didik dibatasi sesuai jenjang pendidikannya.
“Padahal banyak sekolah swasta yang berkualitas yang tidak kalah bagusnya, namun jika jumlah siswanya kurang maka akan berdampak terhadap kesulitan biaya operasional yayasan untuk menggaji guru dan tenaga honorer lainnya,” ujar Ambara lirih.
Kegagalan kita dalam mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB 2021) di Bali semakin terangkat kepermukaan karena pemerintah terus melakukan kesalahan berulang dengan memberikan ruang toleransi untuk penambahan rombel.
Pada hakekatnya BMPS Bali mendorong pemerintah untuk memperhatikan guru swasta di Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu orang.
Menurutnya persoalan guru di Indonesia tidak hanya terkait pengangkatan guru honorer, namun ada juga persoalan terkait kesejahteraan guru swasta.
Peningkatan kesejahteraan guru menjadi impian besar agar selalu bisa ditingkatkan. Selama ini, peran para guru honorer untuk memajukan pendidikan sudah cukup besar. Meski demikian, kesejahteraan yang dirasakan belum begitu maksimal.
Gagasan yang harus selalu diperjuangkan yaitu meningkatkan kesejahteraan para guru dan kepala sekolah swasta.
Menurut data Litbang BMPS Bali tahun 2022, Jumlah guru SMA Swasta saat ini terdata sebanyak 2059 guru dan 5283 guru berada di sekolah negeri. Dan untuk SMK, ada 3040 guru SMK Swasta dan 3553 guru SMK Negeri.
“Maka intinya, aturan jumlah rombel 36 tidak boleh diutak-atik atau ‘diakali’ siapapun. Agar
(PPDB) 2022 yang mengedepankan azas objektif, akuntabel, dan transparan bisa diwujudkan,” pungkas Ambara. (hd)