Balinetizen.com, Denpasar
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi Bali pada Januari 2026 mengalami deflasi sebesar -0,34 persen secara bulanan (month to month/mtm). Kondisi ini sejalan dengan pola musiman (seasonal) setelah pada Desember 2025 Bali mencatat inflasi sebesar 0,70 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali melandai dari 2,91 persen (yoy) pada Desember 2025 menjadi 2,58 persen (yoy). Capaian tersebut menunjukkan inflasi Bali tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5±1 persen, sekaligus lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,55 persen (yoy).
Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali per 2 Februari 2026, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mengalami deflasi bulanan. Kabupaten Badung mencatat deflasi terdalam sebesar -0,78 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 1,09 persen (yoy).
Sementara itu, Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,44 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,59 persen (yoy).
Kabupaten Tabanan mencatat deflasi -0,21 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,00 persen (yoy). Adapun Kota Denpasar mengalami deflasi bulanan -0,13 persen (mtm), namun inflasi tahunannya mencapai 3,60 persen (yoy), sehingga perlu diwaspadai karena berada di atas rentang sasaran inflasi.
Deflasi di Provinsi Bali pada Januari 2026 terutama disumbang oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Secara komoditas, deflasi bulanan terutama berasal dari cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah seiring peningkatan pasokan saat masa panen.
Selain itu, penurunan harga bensin dan daging ayam ras turut memberikan andil terhadap deflasi. Namun, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas dan jasa seperti tarif parkir, sewa rumah, emas perhiasan, ikan tongkol diawetkan, serta kangkung.
Ke depan, tekanan inflasi berpotensi meningkat seiring lonjakan permintaan pada periode long weekend dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan, serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia.
Selain itu, puncak musim hujan berisiko mengganggu produksi pertanian, distribusi barang, meningkatkan risiko penyakit hewan ternak, serta gelombang tinggi yang berpotensi menahan produksi perikanan. Tekanan permintaan pangan juga diprakirakan meningkat seiring perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menghadapi triwulan I 2026, kewaspadaan stabilitas harga terus ditingkatkan, khususnya menjelang rangkaian HBKN Nyepi dan Idulfitri. Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Upaya tersebut difokuskan pada tiga pilar utama, yakni menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat regulasi. Implementasinya dilakukan melalui intensifikasi operasi pasar dengan prinsip 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah, serta pengembangan ekosistem ketahanan pangan hulu–hilir yang inklusif.
Dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, serta diperkuat regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha, inflasi Bali tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)