I Gde Sudibya, intelektual, pembelajar perjalanan sejarah bangsa.
Kalau disimak pengambilan keputusan ekonomi politik selama ini, terlebih-lebih dalam sepuluh tahun terakhir, tampak keputusan yang diambil menjauhi spirit Pancasila, akibatnya realitas sosial, ekonomi politik, menjauhi dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Gambaran dari krisis negara bangsa yang akut. Telah terjadi, sebut saja fenomena gagal paham tentang Pancasila, di kalangan elite pengambil kebijakan dan juga sebagian masyarakat umum.
Menyebut beberapa pangkal penyebabnya:
Pertama, pembangunan bangsa dan karakternya (nation and character building, dalam ungkapan Soekarno) ditelantarkan, dan atau ada anggapan isu ini, dengan sendirinya (tak it for granted) dapat diselesaikan. Anggapan yang pada dasarnya keliru.
Kedua, fokus pendidikan warga negara dalam pengembangan budi pekerti, sesuai pasal 34 UUD 1945, cenderung diabaikan, dikalahkan, dipinggirkan oleh kepentingan kapitalisme pendidikan, komersialisasi pendidikan, berbarengan dengan formalisme agama memasuki ranah pendidikan.
Ketiga, penataran P4 di era Orde Baru, dihapuskan, tidak disiapkan kurikulum pengganti dalam pendidikan, pemasyarakan dan pembatinan nilai-nilai Pancasila.
Keempat, liberalisasi ekonomi, berbarengan liberalisasi politik, membuat realitas ekonomi politik menjauh dari idealisme ekonomi politik Pancasila, akibatnya di bawah sadar masyarakat terjadi penerimaan tanpa argumen terhadap realitas ini. Fakta mengalahkan cita-cita.
Kelima, formalisme agama dalam “rimba” politik kekuasaan, sehingga terjadi penolakan secara diam-diam terhadap Pancasila, dan atau di desain kebijakan yang seakan-akan sejalan -tune in- dengan nilai Pancasila, tetapi sebetulnya merupakan agenda terselubung untuk menafikan Pancasila.
I Gde Sudibya, intelektual, pembelajar perjalanan sejarah bangsa.